Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Surya Paloh Tekan Jokowi? Ini Jawaban Pramono Anung

Kompas.com - 29/01/2015, 12:41 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Politisi senior PDI Perjuangan, Pramono Anung, menegaskan, tidak ada tekanan apa pun yang dilakukan partainya maupun dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri terkait keputusan Presiden Joko Widodo memilih Komjen Budi Gunawan sebagai calon kepala Polri.

Namun, saat ditanya apakah Partai Nasdem dan Surya Paloh yang menekan Jokowi, Pramono tak menjawab dengan tegas. (Baca: Pramono Anung Bantah Jokowi Ditekan Partai)

"Saya tidak tahu," kata Pramono singkat, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (29/1/2015) siang.

Pramono hanya menegaskan, tidak ada pihak mana pun yang bisa menekan Presiden, termasuk terkait keputusan memilih Budi Gunawan. Dalam sistem presidensial, kata dia, penunjukan kepala Polri mutlak harus dilakukan oleh Presiden.

"Tidak mungkin ada tekanan. Yang tanda tangan Jokowi, beliau yang memutuskan. Tidak ada yang bisa menekan Presiden," ucapnya.

Pramono tidak mengerti bagaimana tim independen yang dibentuk Jokowi untuk mengatasi kisruh KPK-Polri bisa menyimpulkan bahwa Jokowi mendapat tekanan partai. Dia menyarankan agar Jokowi mengabaikan rekomendasi tersebut dan lebih mendengarkan lembaga tinggi negara.

"Bukan saya tak respek dengan tim sembilan (tim independen), tapi bagaimana pun dengarkan lembaga tinggi negara," tambahnya.

Twitter Dukungan publik untuk Presiden Joko Widodo di tengah desakan partai politik agar Komisaris Jenderal Budi Gunawan dilantik sebagai Kepala Polri


Surya Paloh sebelumnya menemui Jokowi. Seusai pertemuan itu, Surya mengaku mendukung Budi segera dilantik sebagai kepala Polri. (Baca: Seusai Bertemu Jokowi, Surya Paloh Dukung Budi Gunawan Segera Dilantik Jadi Kapolri)

Belakangan, Surya mengaku mendukung keputusan Presiden untuk menunda pelantikan Budi Gunawan sebagai kepala Polri. (Baca: Ini Alasan Surya Paloh Dukung Jokowi Tunda Pelantikan Budi Gunawan)

Ketua tim independen Syafii Maarif membuka fakta di balik pencalonan Budi sebagai kepala Polri. Menurut dia, Jokowi tidak pernah mengajukan inisiatif nama mantan ajudan pada masa Presiden Megawati itu.

"Jujur, itu sebetulnya pengajuan BG bukan inisiatif Presiden," kata Syafii seusai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Rabu (28/1/2015). (Baca: Ketua Tim Independen: Pencalonan Budi Gunawan Bukan Inisiatif Jokowi)

Ia juga mengungkapkan adanya pandangan dari Dewan Pertimbangan Presiden agar Jokowi melantik Budi Gunawan. Tanpa menyebut nama, pandangan itu disampaikan tiga anggota Wantimpres. (Baca: Syafii: Wantimpres Tidak Satu Suara, Tiga Orang Minta Budi Gunawan Dilantik)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tak Anggap Prabowo Musuh, Anies Siap Diskusi Bareng

Tak Anggap Prabowo Musuh, Anies Siap Diskusi Bareng

Nasional
Bersama Pertamax Turbo, Sean Gelael Juarai FIA WEC 2024

Bersama Pertamax Turbo, Sean Gelael Juarai FIA WEC 2024

Nasional
Tanggapi Putusan MK, KSP: Bansos Jokowi Tidak Mempengaruhi Pemilih Memilih 02

Tanggapi Putusan MK, KSP: Bansos Jokowi Tidak Mempengaruhi Pemilih Memilih 02

Nasional
Peringati Hari Buku Sedunia, Fahira Idris: Ketersediaan Buku Harus Jadi Prioritas Nasional

Peringati Hari Buku Sedunia, Fahira Idris: Ketersediaan Buku Harus Jadi Prioritas Nasional

Nasional
KPK Terima Pengembalian Rp 500 Juta dari Tersangka Korupsi APD Covid-19

KPK Terima Pengembalian Rp 500 Juta dari Tersangka Korupsi APD Covid-19

Nasional
Megawati Diyakini Tak Goyah, PDI-P Diprediksi Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Megawati Diyakini Tak Goyah, PDI-P Diprediksi Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Digugat ke Pengadilan, Bareskrim: Penetapan Tersangka Kasus TPPU Panji Gumilang Sesuai Fakta

Digugat ke Pengadilan, Bareskrim: Penetapan Tersangka Kasus TPPU Panji Gumilang Sesuai Fakta

Nasional
Soal Peluang PDI-P Gabung Koalisi Prabowo, Guru Besar UI: Megawati Tegak, Puan Sejuk

Soal Peluang PDI-P Gabung Koalisi Prabowo, Guru Besar UI: Megawati Tegak, Puan Sejuk

Nasional
Jokowi Minta Kepala BNPB Cek Masyarakat Sulbar yang Belum Dapat Bantuan Pascagempa

Jokowi Minta Kepala BNPB Cek Masyarakat Sulbar yang Belum Dapat Bantuan Pascagempa

Nasional
Jokowi Beri Isyarat Perpanjang Masa Jabatan Pj Gubernur Sulbar Zudan Arif

Jokowi Beri Isyarat Perpanjang Masa Jabatan Pj Gubernur Sulbar Zudan Arif

Nasional
Jokowi Janji Bakal Bangun Asrama dan Kirim Mobil Listrik ke SMK 1 Rangas

Jokowi Janji Bakal Bangun Asrama dan Kirim Mobil Listrik ke SMK 1 Rangas

Nasional
Prabowo-Gibran Bersiap Kembangkan Koalisi Pasca-putusan MK

Prabowo-Gibran Bersiap Kembangkan Koalisi Pasca-putusan MK

Nasional
Dirut Pertamina Paparkan Bisnis Terintegrasi yang Berkelanjutan di Hannover Messe 2024

Dirut Pertamina Paparkan Bisnis Terintegrasi yang Berkelanjutan di Hannover Messe 2024

Nasional
KPK Nyatakan Siap Hadapi Gugatan Gus Muhdlor

KPK Nyatakan Siap Hadapi Gugatan Gus Muhdlor

Nasional
“Dissenting Opinion”, Hakim MK Arief Hidayat Usul Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

“Dissenting Opinion”, Hakim MK Arief Hidayat Usul Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com