Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pramono Anung Minta Jokowi Abaikan Rekomendasi Tim Independen

Kompas.com - 29/01/2015, 11:28 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Politisi senior PDI Perjuangan, Pramono Anung, meminta Presiden Joko Widodo tidak mendengarkan rekomendasi dari tim independen yang dibentuknya untuk menyelesaikan konflik antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Polri.

"Mereka (tim independen) belum punya keppres, atas dasar apa mereka bekerja? Ini urusan negara, bukan urusan perseorangan," kata Pramono di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (29/1/2015) siang.

Daripada mendengarkan rekomendasi tim independen, kata Pramono, akan jauh lebih baik jika Jokowi mendengarkan rekomendasi dari semua pimpinan lembaga tinggi negara. Pramono yakin bahwa para pimpinan lembaga tinggi negara, seperti DPR, DPD, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi, bisa memberikan masukan terbaik.

"Ini persoalan kenegaraan. Presiden sebagai kepala negara gunakan instrumen untuk cari masukan yang benar. Seperti SBY, ketika ada persoalan, lembaga tinggi negara kumpul cari solusi," ucap Pramono.

"Bukan saya tak respek dengan Tim Sembilan (tim independen), tapi bagaimanapun dengarkan lembaga tinggi negara," ujarnya.

Sebelumnya, tim independen memberikan sejumlah rekomendasi untuk Jokowi, di antaranya meminta Presiden tak melantik Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai kepala Polri. Tim independen juga membuka fakta bahwa Jokowi tidak pernah berinisiatif mengajukan nama mantan ajudan Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri itu.

"Jujur, itu sebetulnya pengajuan BG bukan inisiatif Presiden," kata Ketua tim independen Syafii Maarif seusai bertemu Jokowi di Istana Kepresidenan, Rabu (28/1/2015).

Mantan Ketua PP Muhammadiyah itu menyatakan, informasi yang didapatnya ini cukup valid. Namun, saat didesak untuk mengungkap siapa yang mengusulkan nama Budi, pria yang akrab disapa "Buya" itu mengelak. (Baca: Ketua Tim Independen: Pencalonan Budi Gunawan Bukan Inisiatif Jokowi).

"Saya tak mau menyebut nama. Itu sudah rahasia umum. Anda harus tahu itu. Saya harus jaga hubungan baik dengan orang-orang itu," kata Buya.

Buya juga mengungkapkan adanya pandangan dari Dewan Pertimbangan Presiden agar Jokowi melantik Budi Gunawan. Tanpa menyebut nama, pandangan itu disampaikan tiga anggota Wantimpres. (Baca: Syafii: Wantimpres Tidak Satu Suara, Tiga Orang Minta Budi Gunawan Dilantik).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com