Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 29/01/2015, 09:58 WIB
Abba Gabrillin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Indria Samego mengatakan, partai-partai pendukung pemerintah yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) terlihat sangat pragmatis. Keberadaan Joko Widodo sebagai Presiden, menurut dia, hanya sebagai alat untuk meraih kekuasaan.

"Partai pendukung Jokowi memang pragmatis. Tidak ada ideologi permanen, semua itu hanya pemanis bibir saat kampanye," ujar Indria, saat dihubungi Kompas.com, Kamis (29/1/2015).

Menurut Indria, ketika pemerintahan sudah berjalan, masing-masing partai politik berusaha merealisasikan agenda tersembunyi untuk meraih kekuasaan sebanyak-banyaknya. Hal itu kata dia, terlihat dalam pemilihan menteri, jaksa agung, hingga penunjukan Komjen Budi Gunawan sebagai calon Kapolri.

Indria mengatakan, dengan menjadikan Jokowi sebagai alat, maka keputusan yang diambilnya dianggap tidak memberikan keuntungan bagi partai pendukung. Bahkan, menurut Indria, partai-partai pendukung justru berpotensi untuk menyerang balik Jokowi.

Indria kemudian membandingkan Jokowi dengan Susilo Bambang Yudhoyono, dalam posisinya di partai. 

"Jokowi beda dengan SBY. Kalau SBY memang ketua umum partai, dia punya pengaruh besar dalam menjalankan kepemimpinannya," kata Indria.

Dalam polemik KPK dan Polri, tekanan kepada Jokowi, menurut Indria, tidak hanya datang dari partai pengusungnya saja. Kemungkinan besar, kata dia, partai oposisi juga sedang berusaha memanfaatkan situasi untuk mencari kelemahan Jokowi secara konstitusi.

Meski sebagian partai di luar pemerintahan tampaknya mendukung, hal itu bisa saja menyulitkan Jokowi. Menurut Indria, Jokowi seharusnya menyadari bahwa ia adalah Presiden RI, dan bukan lagi seorang petugas partai.

Loyalitas Jokowi seharusnya tidak lagi diberikan pada partai, tetapi bertanggung jawab kepada rakyat. Oleh karena itu, Indria mengatakan, dibutuhkan keberanian Jokowi untuk melepaskan diri dari tekanan partai-partai pendukungnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jersey Baru Timnas Indonesia Tuai Dikritik, Menpora Sebut Tak Pakai Uang Negara

Jersey Baru Timnas Indonesia Tuai Dikritik, Menpora Sebut Tak Pakai Uang Negara

Nasional
Momen Risma Menangis Dengar Kisah Ibu 90 Tahun yang Tak Dapat Bansos

Momen Risma Menangis Dengar Kisah Ibu 90 Tahun yang Tak Dapat Bansos

Nasional
Pakar Ungkap Celah Bisa Dimanfaatkan Jokowi Bersaing Jadi Ketum Golkar

Pakar Ungkap Celah Bisa Dimanfaatkan Jokowi Bersaing Jadi Ketum Golkar

Nasional
Isu Jokowi Masuk Bursa Ketum, Konsistensi Golkar Bakal Jadi Taruhan

Isu Jokowi Masuk Bursa Ketum, Konsistensi Golkar Bakal Jadi Taruhan

Nasional
Elite Golkar Sebut Airlangga Mampu Membalikkan Persepsi Negatif dan Layak Dipilih Lagi

Elite Golkar Sebut Airlangga Mampu Membalikkan Persepsi Negatif dan Layak Dipilih Lagi

Nasional
Jokowi Dinilai Tak Mungkin Terabas Aturan dan Jadi Ketum Golkar

Jokowi Dinilai Tak Mungkin Terabas Aturan dan Jadi Ketum Golkar

Nasional
8 Caleg Dapil DIY yang Lolos Senayan, Titiek Soeharto Masuk

8 Caleg Dapil DIY yang Lolos Senayan, Titiek Soeharto Masuk

Nasional
PKB Buka Komunikasi dengan Golkar, Gerindra, dan Nasdem untuk Pilkada Jatim

PKB Buka Komunikasi dengan Golkar, Gerindra, dan Nasdem untuk Pilkada Jatim

Nasional
Arsul Sani Belum Ajukan Hak Ingkar Tangani Sengketa Pemilu yang Libatkan PPP

Arsul Sani Belum Ajukan Hak Ingkar Tangani Sengketa Pemilu yang Libatkan PPP

Nasional
Gugatan Perdata Keluarga Brigadir J Terhadap Ferdy Sambo dkk Lanjut ke Tahap Mediasi

Gugatan Perdata Keluarga Brigadir J Terhadap Ferdy Sambo dkk Lanjut ke Tahap Mediasi

Nasional
Hasil Rekapitulasi KPU: PAN Unggul di Provinsi Maluku, Diikuti PKS dan PDI-P

Hasil Rekapitulasi KPU: PAN Unggul di Provinsi Maluku, Diikuti PKS dan PDI-P

Nasional
Mendes Abdul Halim Bantah PKB Ditawari Jatah Kursi di Kabinet Prabowo saat Bertemu Jokowi

Mendes Abdul Halim Bantah PKB Ditawari Jatah Kursi di Kabinet Prabowo saat Bertemu Jokowi

Nasional
KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Nasional
Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com