Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 29/01/2015, 09:24 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Polcomm Institute Heri Budianto menilai, mulusnya jalan calon Kepala Polri Komjen Budi Gunawan merupakan bagian dari permainan politik oleh partai oposisi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih. Menurut dia, partai oposisi "bermain cantik" dengan membiarkan Budi yang berstatus tersangka kasus dugaan korupsi melengganng. Kini, partai-partai oposisi menjadi penonton dari kisruh pencalonan Budi Gunawan.

"Ini political game dan di komponen itu oposisi bermain. Saat ini mereka kadang jadi pemain, kadang jadi penonton," ujar Heri, Kamis (29/1/2015).

Heri mengatakan, partai di luar koalisi pendukung Presiden Joko Widodo turut ambil bagian sebagai pemain dari rentetan peristiwa yang terjadi sebagai imbas dari pencalonan Budi. Mereka, kata Heri, memanfaatkan kewenangan secara legal formal.

"Mereka jadi pemain dengan mendorong Budi. Aspek legal formal sudah dijalankan, sekarang terserah Presiden," kata Heri.

Padahal, kata Heri, kemungkinan Jokowi berharap DPR tidak meloloskan Budi karena sudah memprediksi konflik apa yang akan terjadi jika Budi tetap dilantik.

"KMP setuju, yang pusing Jokowi karena melantik kewenangan Jokowi. KMP sekarang diam saja bagaikan jadi penonton dan orang pengusung Jokowi yang malah ribut," kata Heri.

Heri mengatakan, KMP juga melihat peluang dari konflik yang terjadi antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Polri untuk merancang strategi dan menyusun skenario dalam upaya menyerang pemerintah.

"Situasi ini terjadi dengan sendirinya, dalam politik selalu ada celah dan strategi. Siapa yang berhasil memainkan dengan cantik, itu yang menang," ujar Heri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com