Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 28/01/2015, 09:54 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Peneliti Brainware Institute Taufik Bahauddin menilai, agenda pemberantasan korupsi dalam 100 hari pemerintahan Joko Widodo masih belum jelas. Dia berpendapat, hal itu terjadi karena karakter Jokowi sendiri.

Contoh pertama, yakni saat Jokowi tiba-tiba mengganti kepala Polri. Padahal, Jenderal (Pol) Sutarman baru akan pensiun pada Oktober mendatang. Hal itu bertolak belakang dengan pernyataannya yang menyebutkan tidak ingin tergesa-gesa memilih kepala Polri.

"Saya tidak heran, Jokowi selalu lupa dengan apa yang sudah diucapkannya sendiri," ujar Taufik saat berbincang dengan Kompas.com, Rabu (28/1/2015) pagi.

"Padahal Jokowi orang Jawa. Kalau di Jawa itu ada yang bilang seorang pimpinan harus berpegang pada sabdo pandito ratu. Janji pendekar enggak bisa di-candak empat kuda paling cepat sekalipun," lanjut dia.

Contoh kedua, pada saat kampanye Pilpres 2014, Jokowi berkali-kali berjanji tidak akan bagi-bagi kursi. Namun, yang terjadi sebaliknya. Banyak jabatan politik yang seharusnya diisi oleh pakar, akademisi, dan profesional, tetapi malah diisi oleh tokoh partai politik.

Taufik menyebut, bagi-bagi jatah terlihat dalam penyusunan di Kabinet Kerja, Dewan Pertimbangan Presiden, dan lembaga staf kepresidenan. (Baca: Gerindra: Wantimpres Bagian dari Terima Kasih, Koalisi Tanpa Syarat Hanya Janji Belaka)

"Presiden kemudian tampil di publik dengan cengar-cengir saja. Tidak ada rasa bersalah atau menyesal jika melanggar janji serius," lanjut Taufik.

Contoh ketiga, saat Jokowi menyebutkan bahwa penunjukan Komjen Budi Gunawan sebagai calon kepala Polri merupakan usulan Kompolnas. Taufik melihat pernyataan Jokowi itu sama sekali tak memiliki tanggung jawab sebagai orang nomor satu di Indonesia. Jokowi terkesan "buang badan".

Di sisi lain, Jokowi juga mendapat sorotan atas keputusannya memilih Budi. Pasalnya, keputusan itu diambil tanpa melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK).

"Alasan Jokowi saat itu karena hak prerogatif presiden, jadi enggak usah disampaikan dulu ke KPK. Dia ini kelihatan tricky banget dan rendah sekali moralnya," lanjut Taufik.

Atas sejumlah contoh itu, Taufik mengatakan bahwa publik jangan berharap banyak Jokowi akan serius menangani pemberantasan korupsi di Indonesia. Nilai kejujuran, amanah, dan tanggung jawab seorang presiden saja tidak muncul. (Baca: Banyak Transaksi Politik, Revolusi Mental Jokowi Mulai Dipertanyakan)

"Jadi, sebenarnya, yang perlu direvolusi mental itu Presiden dulu, baru ke yang lainnya," ujar Taufik.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gugatan Perdata Keluarga Brigadir J Terhadap Ferdy Sambo dkk Lanjut ke Tahap Mediasi

Gugatan Perdata Keluarga Brigadir J Terhadap Ferdy Sambo dkk Lanjut ke Tahap Mediasi

Nasional
Hasil Rekapitulasi KPU: PAN Unggul di Provinsi Maluku, Diikuti PKS dan PDI-P

Hasil Rekapitulasi KPU: PAN Unggul di Provinsi Maluku, Diikuti PKS dan PDI-P

Nasional
Mendes Abdul Halim Bantah PKB Ditawari Jatah Kursi di Kabinet Prabowo saat Bertemu Jokowi

Mendes Abdul Halim Bantah PKB Ditawari Jatah Kursi di Kabinet Prabowo saat Bertemu Jokowi

Nasional
KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Nasional
Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Nasional
Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Nasional
Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Nasional
Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Dipilih lewat Pilkada, Pemenangnya Peraih Lebih dari 50 Persen Suara

Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Dipilih lewat Pilkada, Pemenangnya Peraih Lebih dari 50 Persen Suara

Nasional
900 Petugas Haji Ikut Bimtek, Beda Pola dengan Tahun Lalu

900 Petugas Haji Ikut Bimtek, Beda Pola dengan Tahun Lalu

Nasional
Proses Sengketa Pemilu Berlangsung Jelang Lebaran, Pegawai MK Disumpah Tak Boleh Terima Apa Pun

Proses Sengketa Pemilu Berlangsung Jelang Lebaran, Pegawai MK Disumpah Tak Boleh Terima Apa Pun

Nasional
Budi Arie Mengaku Belum Dengar Keinginan Jokowi Ingin Masuk Golkar

Budi Arie Mengaku Belum Dengar Keinginan Jokowi Ingin Masuk Golkar

Nasional
PKB Ingin Hasil Pemilu 2024 Diumumkan Malam Ini

PKB Ingin Hasil Pemilu 2024 Diumumkan Malam Ini

Nasional
Hasto Bilang Suara Ganjar-Mahfud Mestinya 33 Persen, Ketum Projo: Halusinasi

Hasto Bilang Suara Ganjar-Mahfud Mestinya 33 Persen, Ketum Projo: Halusinasi

Nasional
KPK Duga Pelaku Korupsi di PT PLN Rekayasa Anggaran dan Pemenang Lelang

KPK Duga Pelaku Korupsi di PT PLN Rekayasa Anggaran dan Pemenang Lelang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com