Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pelemahan KPK Dituding untuk Selamatkan Megawati, Ini Komentar Politisi PDI-P

Kompas.com - 27/01/2015, 18:59 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari menegaskan, PDI-P tidak punya niat untuk memperlemah Komisi Pemberantasan Korupsi. Konflik antara Plt Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto dengan Ketua KPK Abraham Samad, kata dia, murni masalah pribadi kedua belah pihak. Hal yang sama, kata dia, berlaku juga untuk politisi PDI-P Sugianto Sabran yang melaporkan Bambang Widjojanto ke Bareskrim Polri.

"Hasto menjelaskan, saat konpresnya atas inisiatif pribadi. Jadi kita dukung untuk kasih bukti-bukti ke KPK. Ini soal Hasto versus Samad, bukan PDI-P versus KPK. Demikian juga soal pelaporan Sugiyanto, ini juga antara S versus BW, bukan PDI-P versus KPK," kata Eva kepada Kompas.com, Selasa (27/1/2015) siang.

Hal tersebut disampaikan Eva menanggapi tudingan dari pengamat politik Universitas Jayabaya Igor Dirgantara. Igor menduga, upaya kriminalisasi terhadap KPK belakangan ini untuk mengamankan Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri terkait kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Kasus itu tengah diusut KPK.

Terkait penyelidikan kasus BLBI itu, kata Eva, PDI-P justru mendorong KPK untuk mengusut tuntas kasus itu. Dia meyakini, Megawati yang saat itu menjabat sebagai Presiden sama sekali tidak terlibat.

"Memang dalam pelaksanaannya (BLBI) ada malapraktik, masih banyak penunggak yang perlu disidik karena ngemplang, ada yang lari tidak membayar dan lain-lain. Jadi unsur yang merugikan negara adalah dilakukan oleh para pengusaha nakal tersebut. Kejar aja mereka," kata Eva.

Sebelumnya, pada Kamis (22/1/2015), Hasto mengadakan konferensi pers dan menyebut Abraham melakukan pertemuan beberapa kali dengan elite partainya menjelang Pilpres 2014 lalu. Abraham disebut hendak melakukan lobi politik agar dipasangkan dengan Jokowi.

Sehari setelahnya, Bareskrim Polri menangkap Bambang dalam rangka pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan menyuruh memberikan keterangan palsu dalam sidang sengketa Pilkada Kotawaringin Barat di Mahkamah Konstitusi pada tahun 2010. Penangkapan ini berdasarkan laporan Sugianto Sabran yang kalah dalam sengketa itu.

Dua rentetan kejadian ini terjadi setelah KPK menetapkan calon kapolri Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka. Namun, Hasto dan pihak Polri sama-sama membantah hal ini terkait penetapan Budi sebagai tersangka.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com