Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 26/01/2015, 17:14 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bibit Samad Rianto menilai wajar jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk tim independen untuk menyikapi konflik antara Polri dan KPK.

Upaya serupa pernah dilakukan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono dalam menyikapi kriminalisasi terhadap Bibit dan Chandra M Hamzah, yang ketika itu menjabat pimpinan KPK.

"Enggak masalah, cuma kumpulkan fakta. Itu mungkin meniru gaya SBY, wajar-wajar saja, dia masih tanya staf-staf," kata Bibit di Jakarta, Senin (26/1/2015).

Bibit meminta masyarakat untuk mengikuti dulu proses pencarian fakta yang dilakukan tim independen. Dulu, kata Bibit, SBY memerlukan waktu sebelum menyarankan kepolisian dan kejaksaan untuk tidak membawa kasus Bibit dan Chandra ke pengadilan.

Sebelum menyarankan demikian, menurut Bibit, SBY mendengarkan dulu rekomendasi dari tim delapan yang dibentuknya untuk mencari fakta. (Baca: Ini Tujuan Jokowi Bentuk Tim Independen Sikapi Kisruh KPK-Polri)

"Setelah dia (SBY) mendengar. Kalau ini, Jokowi kan belum apa-apa. Dulu, aku panjang loh (prosesnya), disandera dua tahun. Pembentukan tim itu kan setelah ada sidang MK, Bibit begini-begini, akhirnya aku dilepaskan dari tahanan. Ditahanan lima hari lumayan," tutur Bibit.

Mantan perwira tinggi polisi ini juga yakin tim independen yang dibentuk Jokowi bisa bekerja obyektif. Terlebih lagi, anggota tim terdiri dari para tokoh yang mengerti dan paham masalah hukum yang terkait dengan KPK serta Polri. (Baca: Jokowi Minta Jangan Ada Kriminalisasi dan Intervensi Proses Hukum di KPK-Polri)

"Sudah biasa dia membahas Polri dan membahas KPK. Orang KPK-nya ada dua juga itu, Tumpak dan Erry Riyana," ujarnya.

Mengenai kasus hukum yang menjerat Bambang, Bibit enggan berkomentar banyak. Dia enggan menilai apakah kasus ini merupakan upaya kriminalisasi atau bukan. Oleh karena itu, menurut Bibit, kasus hukum yang menjerat Bambang harus melalui pembuktian.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

Nasional
Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com