Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pramono Apresiasi Pembentukan Tim Independen KPK-Polri

Kompas.com - 26/01/2015, 15:02 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Anggota Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI, Pramono Anung, mengapresiasi pembentukan tim independen oleh Presiden RI Joko Widodo untuk mengatasi polemik antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Polri. Ia berharap masalah yang kontraproduktif ini segera diselesaikan dengan baik.

"Langkah presiden membentuk tim independen perlu kita apresiasi dan mudah-mudahan jalan keluar terhadap persoalan, yang kami anggap kontraproduktif," kata Pramono di Gedung Nusantara II Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (26/1/2015).

Pramono mengatakan, partainya yakin bahwa tim itu perlu dibentuk dengan segera dengan melibatkan orang-orang yang tidak terlibat dalam persoalan konflik tersebut. Dalam beberapa hari terakhir, kata Pramono, para tokoh elite PDI Perjuangan mendiskusikan jalan keluar terhadap persoalan tersebut, termasuk perlunya ada keterlibatan tokoh-tokoh yang kredibel dan tidak terlibat dalam ketegangan antar-institusi itu.

Ia menilai persoalan hukum tidak boleh bercampur aduk dengan persoalan politik. Ia juga meminta agar siapa pun menghormati hukum dan tidak mengintervensi proses hukum tersebut.

"Presiden harus mengedepankan aspek hukum sehingga apa yang terjadi di KPK dan Polri segera selesai agar tidak menjadi panggung buat siapa pun," kata dia.

Pramono menyatakan, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, rekomendasi tim independen itu akan digunakan Presiden untuk mengambil keputusan. Mantan Wakil Ketua DPR itu yakin Jokowi akan segera menindaklanjuti permasalahan ini.

"Saya yakin, dalam dua pekan, persoalan ini selesai dan tim independen bisa memberikan rekomendasinya," kata Pramono.

Pramono juga mendorong pihak-pihak yang telah ditetapkan tersangka oleh KPK maupun Polri untuk menggunakan hak hukumnya, misalnya praperadilan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com