Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Jokowi Hanya Tukang Cap, Dia Enggak Paham atau Enggak Berani?"

Kompas.com - 25/01/2015, 17:37 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com —
Pengamat politik dari Cyrus Network, Hasan Nasbi Batupahat, menilai, Presiden Joko Widodo terlambat memberi batasan pada partai pendukungnya. Menurut Hasan, hal itulah yang membuat Jokowi tersandera dan akhirnya kehilangan kontrol kekuasaannya.

"Jokowi terlambat memberi batasan pada parpol pendukungnya untuk sejauh mana dia bisa mencampuri. Saran boleh, tapi keputusan tetap harus di Jokowi," kata Hasan, dalam sebuah diskusi, di Jakarta Pusat, Minggu (25/1/2015).

Hasan menuturkan, Jokowi dipilih menjadi Presiden karena dianggap mampu membawa harapan dan tidak tersandera oleh kesalahan masa lalu. Dengan alasan itu, kata Hasan, Jokowi seharusnya bisa tegas dari awal bahwa partai pendukungnya tidak boleh intervensi terlalu dalam terkait kebijakan-kebijakan yang akan diambil pemerintah.

Hasan bahkan berani mengatakan bahwa pemerintahan Jokowi kini diganggu oleh partai pendukungnya sendiri. Ungkapan itu ia lontarkan terkait polemik pemilihan Komjen Budi Gunawan sebagai calon Kapolri. (Baca: Jokowi: KPK dan Polri Harus Diselamatkan)

Posisi yang tidak begitu lazim karena umumnya pemerintah yang berkuasa hanya mendapat gangguan dari kubu oposisi. (Baca: Jokowi dan Parpol Koalisi yang Merongrong)

"Harusnya Jokowi bilang, Anda silakan ikut membangun bangsa ini, tapi jangan bikin repot. Kalau ngerepotin, silakan keluar, atau saya ambil alih partai Anda," ucap Hasan.

Di lokasi yang sama, Koordinator Kontras, Haris Azhar, mengungkapkan, Presiden Jokowi tidak mampu mengendalikan kekuasaannya dan hanya memosisikan diri sebagai petugas partai.

Haris menilai Jokowi tidak memiliki kemampuan sebagai kepala negara dan hal itu ia rujuk dari pernyataan Jokowi di Istana Bogor terkait polemik penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh Bareskrim Polri. (Baca: Jokowi Minta Polri dan KPK untuk Bersikap Obyektif dan Hindari Gesekan)

"Jokowi hanya tukang cap. Jawaban Jokowi di Istana Bogor itu menggambarkan kualitas dia memahami dan mengatasi masalah. Negara ini sedang genting, Jokowi enggak paham atau enggak berani?" pungkas Haris. (Baca: "Pernyataan Jokowi Tidak Lebih Tegas dari Seorang Ketua RT")

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno menilai pernyataan Presiden terkait polemik antara Polri dan KPK sudah tegas. Menurut Tedjo, Jokowi telah menggariskan bahwa pemerintah tidak berpihak pada satu di antara dua institusi penegak hukum tersebut. (Baca: Menko Polhukam: Jokowi Sudah Tegas sebagai Kepala Negara)

Presiden mengingatkan agar siapa pun tidak mengintervensi proses hukum yang tengah ditangani oleh KPK maupun Polri. Jokowi meminta agar kedua institusi itu bahu-membahu dalam memberantas korupsi. (Baca: Jokowi: Jangan Ada Intervensi Hukum dari Parpol, Pejabat, dan Saya Sendiri)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Nasional
Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Nasional
Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Nasional
Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Nasional
Yusril Kembali Klarifikasi Soal 'Mahkamah Kalkulator' yang Dikutip Mahfud MD

Yusril Kembali Klarifikasi Soal "Mahkamah Kalkulator" yang Dikutip Mahfud MD

Nasional
Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Nasional
Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Nasional
KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

Nasional
Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Nasional
Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Nasional
UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

Nasional
THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

Nasional
Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Nasional
Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com