"Jokowi Hanya Tukang Cap, Dia Enggak Paham atau Enggak Berani?"

"Jokowi terlambat memberi batasan pada parpol pendukungnya untuk sejauh mana dia bisa mencampuri. Saran boleh, tapi keputusan tetap harus di Jokowi," kata Hasan, dalam sebuah diskusi, di Jakarta Pusat, Minggu (25/1/2015).

Hasan menuturkan, Jokowi dipilih menjadi Presiden karena dianggap mampu membawa harapan dan tidak tersandera oleh kesalahan masa lalu. Dengan alasan itu, kata Hasan, Jokowi seharusnya bisa tegas dari awal bahwa partai pendukungnya tidak boleh intervensi terlalu dalam terkait kebijakan-kebijakan yang akan diambil pemerintah.

Hasan bahkan berani mengatakan bahwa pemerintahan Jokowi kini diganggu oleh partai pendukungnya sendiri. Ungkapan itu ia lontarkan terkait polemik pemilihan Komjen Budi Gunawan sebagai calon Kapolri. (Baca: Jokowi: KPK dan Polri Harus Diselamatkan)

Posisi yang tidak begitu lazim karena umumnya pemerintah yang berkuasa hanya mendapat gangguan dari kubu oposisi. (Baca: Jokowi dan Parpol Koalisi yang Merongrong)

"Harusnya Jokowi bilang, Anda silakan ikut membangun bangsa ini, tapi jangan bikin repot. Kalau ngerepotin, silakan keluar, atau saya ambil alih partai Anda," ucap Hasan.

Di lokasi yang sama, Koordinator Kontras, Haris Azhar, mengungkapkan, Presiden Jokowi tidak mampu mengendalikan kekuasaannya dan hanya memosisikan diri sebagai petugas partai.

Haris menilai Jokowi tidak memiliki kemampuan sebagai kepala negara dan hal itu ia rujuk dari pernyataan Jokowi di Istana Bogor terkait polemik penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh Bareskrim Polri. (Baca: Jokowi Minta Polri dan KPK untuk Bersikap Obyektif dan Hindari Gesekan)

"Jokowi hanya tukang cap. Jawaban Jokowi di Istana Bogor itu menggambarkan kualitas dia memahami dan mengatasi masalah. Negara ini sedang genting, Jokowi enggak paham atau enggak berani?" pungkas Haris. (Baca: "Pernyataan Jokowi Tidak Lebih Tegas dari Seorang Ketua RT")

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno menilai pernyataan Presiden terkait polemik antara Polri dan KPK sudah tegas. Menurut Tedjo, Jokowi telah menggariskan bahwa pemerintah tidak berpihak pada satu di antara dua institusi penegak hukum tersebut. (Baca: Menko Polhukam: Jokowi Sudah Tegas sebagai Kepala Negara)

Presiden mengingatkan agar siapa pun tidak mengintervensi proses hukum yang tengah ditangani oleh KPK maupun Polri. Jokowi meminta agar kedua institusi itu bahu-membahu dalam memberantas korupsi. (Baca: Jokowi: Jangan Ada Intervensi Hukum dari Parpol, Pejabat, dan Saya Sendiri)