"PDI-P yang di zaman pemerintahan SBY oposisi, hari ini mentalnya sudah 11-12. Jadi menurut saya, enggak ada sekarang yang berani otokritik. Partai wong cilik enggak terbukti sekarang ini," kata Haris, dalam sebuah diskusi di Jakarta Pusat, Minggu (25/1/2015).
Haris menuturkan, PDI-P selalu mengklaim sebagai partai yang memimpin komando pembentukan KPK untuk memperkuat Polri dan Kejaksaan memberantas korupsi. Tetapi setelah berkuasa, kata Haris, PDI-P justru mendukung seorang tersangka menjadi pejabat negara. Lebih menyayangkan, kata Haris, tidak ada suara dari internal PDI-P yang berani melawan arus dan menyarankan Jokowi untuk membatalkan pelantikan Budi sebagai Kapolri.
Menurut Haris, sikap ini membuktikan bahwa PDI-P adalah partai yang tidak suka dikritik walau kritik itu berasal dari mayoritas masyarakat. "Jangan sampai kayak lagu dangdut, aku yang memulai aku yang mengakhiri. Bangsa ini seperti dikepung oleh pihak yang antikritik," ucapnya.
Di lokasi yang sama, politisi PDI-P Dwi, Ria Latifa, mengatakan bahwa dukungan untuk Budi Gunawan diberikan karena posisi PDI-P sebagai partai utama pendukung Jokowi. Ia merasa tidak ada yang salah dari dukungan PDI-P selama Jokowi tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
"Saya pikir, biarlah waktu dan masyarakat yang menilai bagaimana ending semua ini. Apapun keputusan presiden akan kita dukung selama tidak melanggar hukum," pungkas Ria.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.