Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Budi Waseso Didesak Lepas Jabatan Kabareskrim

Kompas.com - 24/01/2015, 21:06 WIB
Fathur Rochman

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Beberapa kelompok masyarakat mendesak agar Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Inspektur Jenderal Polisi Budi Waseso untuk segera melepas jabatannya. Salah satunya datang dari Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras).

Kontras menilai, Budi Waseso telah menyalahgunakan jabatan dan bertindak sewenang-wenang dalam proses penangkapan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto.

"Memecat Kabareskrim Irjen (Pol) Budi Waseso yang memberikan perintah sekaligus bertanggung jawab atas penangkapan sewenang-wenang terhadap Bambang Widjojanto. Irjen (Pol) Budi Waseso juga telah menyalahgunakan jabatannya dengan tidak melakukan koordinasi kepada pimpinan dalam hal ini Plt Kapolri Komjen Badrodin Haiti," ujar Koordinator Kontras, Haris Azhar, melalui siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (24/1/2015).

Haris mengatakan, tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Budi Waseso dalam penangkapan terhadap Bambang adalah proses penangkapan yang tidak sesuai prosedur hukum.

Penangkapan terhadap Bambang tidak didahului dengan adanya surat pemanggilan terlebih dahulu. Selain itu, penangkapan yang diikuti pemborgolan terhadap Bambang dianggap sangat berlebihan, terlebih dalam penangkapan tersebut, Bambang sudah sangat kooperatif dengan pihak kepolisian.

Dalam penangkapan saat itu, Bambang juga sedang tidak tertangkap tangan. "Dengan demikian, jelas kiranya semua skenario kriminalisasi serta pelanggaran hukum dan HAM terhadap BW (Bambang Widjojanto) berada di tangan Irjen (Pol) Budi Waseso yang merupakan saksi dari kasus rekening gendut Komjen Budi Gunawan yang telah ditetapkan tersangka oleh KPK," kata Haris.

Sementara itu, salah seorang pegiat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi, Yenny Wahid, meminta agar Budi Waseso dicopot dari jabatan Kabareskrim karena diduga telah melaksanakan politisasi dan menggunakan Polri sebagai alat kepentingan segelintir orang di kepolisian.

"Posisi Kabareskrim terlalu strategis untuk diserahkan kepada orang yang mempunyai agenda sendiri, bukan agenda negara yang diperjuangkan," ujar Yenny saat ditemui di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (24/1/2015).

Yenny memiliki keyakinan bahwa masih ada orang bersih di tubuh Polri yang mampu menyelamatkan korps Bhayangkara tersebut dari kepentingan-kepentingan segelintir orang. "Saya yakin dalam kepolisian kita banyak orang-orang yang bersih. Orang-orang bersih itulah yang kita ketuk hatinya untuk menyelamatkan Polri. Kita juga mengetuk hati Presiden untuk menempatkan orang-orang yang bersih dalam Polri di posisi yang strategis," ucap Yenny.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

Nasional
Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com