Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Budi Waseso Didesak Lepas Jabatan Kabareskrim

Kompas.com - 24/01/2015, 21:06 WIB
Fathur Rochman

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Beberapa kelompok masyarakat mendesak agar Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Inspektur Jenderal Polisi Budi Waseso untuk segera melepas jabatannya. Salah satunya datang dari Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras).

Kontras menilai, Budi Waseso telah menyalahgunakan jabatan dan bertindak sewenang-wenang dalam proses penangkapan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto.

"Memecat Kabareskrim Irjen (Pol) Budi Waseso yang memberikan perintah sekaligus bertanggung jawab atas penangkapan sewenang-wenang terhadap Bambang Widjojanto. Irjen (Pol) Budi Waseso juga telah menyalahgunakan jabatannya dengan tidak melakukan koordinasi kepada pimpinan dalam hal ini Plt Kapolri Komjen Badrodin Haiti," ujar Koordinator Kontras, Haris Azhar, melalui siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (24/1/2015).

Haris mengatakan, tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Budi Waseso dalam penangkapan terhadap Bambang adalah proses penangkapan yang tidak sesuai prosedur hukum.

Penangkapan terhadap Bambang tidak didahului dengan adanya surat pemanggilan terlebih dahulu. Selain itu, penangkapan yang diikuti pemborgolan terhadap Bambang dianggap sangat berlebihan, terlebih dalam penangkapan tersebut, Bambang sudah sangat kooperatif dengan pihak kepolisian.

Dalam penangkapan saat itu, Bambang juga sedang tidak tertangkap tangan. "Dengan demikian, jelas kiranya semua skenario kriminalisasi serta pelanggaran hukum dan HAM terhadap BW (Bambang Widjojanto) berada di tangan Irjen (Pol) Budi Waseso yang merupakan saksi dari kasus rekening gendut Komjen Budi Gunawan yang telah ditetapkan tersangka oleh KPK," kata Haris.

Sementara itu, salah seorang pegiat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi, Yenny Wahid, meminta agar Budi Waseso dicopot dari jabatan Kabareskrim karena diduga telah melaksanakan politisasi dan menggunakan Polri sebagai alat kepentingan segelintir orang di kepolisian.

"Posisi Kabareskrim terlalu strategis untuk diserahkan kepada orang yang mempunyai agenda sendiri, bukan agenda negara yang diperjuangkan," ujar Yenny saat ditemui di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (24/1/2015).

Yenny memiliki keyakinan bahwa masih ada orang bersih di tubuh Polri yang mampu menyelamatkan korps Bhayangkara tersebut dari kepentingan-kepentingan segelintir orang. "Saya yakin dalam kepolisian kita banyak orang-orang yang bersih. Orang-orang bersih itulah yang kita ketuk hatinya untuk menyelamatkan Polri. Kita juga mengetuk hati Presiden untuk menempatkan orang-orang yang bersih dalam Polri di posisi yang strategis," ucap Yenny.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tak Anggap Prabowo Musuh, Anies Siap Diskusi Bareng

Tak Anggap Prabowo Musuh, Anies Siap Diskusi Bareng

Nasional
Bersama Pertamax Turbo, Sean Gelael Juarai FIA WEC 2024

Bersama Pertamax Turbo, Sean Gelael Juarai FIA WEC 2024

Nasional
Tanggapi Putusan MK, KSP: Bansos Jokowi Tidak Mempengaruhi Pemilih Memilih 02

Tanggapi Putusan MK, KSP: Bansos Jokowi Tidak Mempengaruhi Pemilih Memilih 02

Nasional
Peringati Hari Buku Sedunia, Fahira Idris: Ketersediaan Buku Harus Jadi Prioritas Nasional

Peringati Hari Buku Sedunia, Fahira Idris: Ketersediaan Buku Harus Jadi Prioritas Nasional

Nasional
KPK Terima Pengembalian Rp 500 Juta dari Tersangka Korupsi APD Covid-19

KPK Terima Pengembalian Rp 500 Juta dari Tersangka Korupsi APD Covid-19

Nasional
Megawati Diyakini Tak Goyah, PDI-P Diprediksi Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Megawati Diyakini Tak Goyah, PDI-P Diprediksi Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Digugat ke Pengadilan, Bareskrim: Penetapan Tersangka Kasus TPPU Panji Gumilang Sesuai Fakta

Digugat ke Pengadilan, Bareskrim: Penetapan Tersangka Kasus TPPU Panji Gumilang Sesuai Fakta

Nasional
Soal Peluang PDI-P Gabung Koalisi Prabowo, Guru Besar UI: Megawati Tegak, Puan Sejuk

Soal Peluang PDI-P Gabung Koalisi Prabowo, Guru Besar UI: Megawati Tegak, Puan Sejuk

Nasional
Jokowi Minta Kepala BNPB Cek Masyarakat Sulbar yang Belum Dapat Bantuan Pascagempa

Jokowi Minta Kepala BNPB Cek Masyarakat Sulbar yang Belum Dapat Bantuan Pascagempa

Nasional
Jokowi Beri Isyarat Perpanjang Masa Jabatan Pj Gubernur Sulbar Zudan Arif

Jokowi Beri Isyarat Perpanjang Masa Jabatan Pj Gubernur Sulbar Zudan Arif

Nasional
Jokowi Janji Bakal Bangun Asrama dan Kirim Mobil Listrik ke SMK 1 Rangas

Jokowi Janji Bakal Bangun Asrama dan Kirim Mobil Listrik ke SMK 1 Rangas

Nasional
Prabowo-Gibran Bersiap Kembangkan Koalisi Pasca-putusan MK

Prabowo-Gibran Bersiap Kembangkan Koalisi Pasca-putusan MK

Nasional
Dirut Pertamina Paparkan Bisnis Terintegrasi yang Berkelanjutan di Hannover Messe 2024

Dirut Pertamina Paparkan Bisnis Terintegrasi yang Berkelanjutan di Hannover Messe 2024

Nasional
KPK Nyatakan Siap Hadapi Gugatan Gus Muhdlor

KPK Nyatakan Siap Hadapi Gugatan Gus Muhdlor

Nasional
“Dissenting Opinion”, Hakim MK Arief Hidayat Usul Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

“Dissenting Opinion”, Hakim MK Arief Hidayat Usul Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com