Pengamat: Partisan, Budi Waseso Layak Dicopot dari Kabareskrim

"Kegaduhan politik ini karena Budi Waseso itu partisan. Dia layak digantikan oleh orang yang lebih profesional," ujar Nico dalam diskusi di salah satu rumah makan di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (24/1/2015) pagi.

Nico mengatakan, sejak awal, Budi Waseso mengakui dirinya adalah anak buah Budi Gunawan. Sudah menjadi rahasia umum jika Budi Gunawan sangat dekat dengan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDI Perjuangan. Terlebih lagi, pihak internal PDI-P mengakui bahwa Budi Gunawan turut merancang visi dan misi bidang hukum Presiden Joko Widodo.

Indikator kedua, Budi Waseso menyebutkan bahwa ada pengkhianat di tubuh institusi Polri. Padahal, saat itu Budi baru menjabat sebagai Kepala Bareskrim. Nico menengarai, ada upaya "menggeser" orang-orang yang tidak sejalan dengan kelompoknya.

Indikator ketiga, lanjut Nico, berdasarkan pernyataan mantan Wakapolri, Komjen (Purn) Oegroseno, yang menyebutkan bahwa pengangkatan Budi Waseso sarat kepentingan politik. Mengapa? Sebab, Budi tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjabat kepala Bareskrim Polri. Seharusnya kepala Bareskrim Polri itu pernah dijabat oleh kapolda tipe A, tipe B.

"Wakapolri yang diberikan tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepala Polri harus tegas untuk menjadikan Polri ini institusi profesional. Jangan ada partisan di dalamnya. Mereka itu harus segera diganti," ujar Nico.

Sebelumnya, jabatan kepala Bareskrim Polri dipegang oleh Komjen Suhardi Alius. Namun, tiba-tiba dia dimutasi menjadi Sekretaris Utama Lemhanas oleh Wakapolri Komjen Badrodin Haiti yang telah mendapatkan instruksi dari Presiden untuk menjalankan tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepala Polri.

Sejak tanggal 16 Januari 2015, jabatan kepala Bareskrim Polri pun dipegang Budi Waseso. Sebelum menjadi kepala Bareskrim, Budi Waseso menjabat sebagai Kepala Sekolah Staf Pimpinan Tinggi Polri (Sespimti) yang terletak di Lembang, Bandung, Jawa Barat.