Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wakapolri Tak Dapat Laporan Sebelum Bambang Ditangkap, Ini Penjelasan Kabareskrim

Kompas.com - 23/01/2015, 18:08 WIB
Sabrina Asril

Penulis


BOGOR, KOMPAS.com
 — Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Inspektur Jenderal Budi Waseso mengakui dirinya tidak melaporkan terlebih dulu rencana penangkapan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto kepada Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti.

Budi mengaku baru melaporkan hal ini kepada Pelaksana Tugas Kapolri tersebut setelah penyidik membawa Bambang ke Mabes Polri.

"Teknis di lapangan, tergantung anggota penyidik. Semua penyidikan itu independen," kata Budi di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (22/1/2015).

Saat ditanyakan kembali apakah pelaporan ke Wakapolri bukan suatu keharusan, Budi membantahnya. Menurut dia, penangkapan tetap harus dilakukan. Namun, hal itu baru dilakukan setelah seluruh proses selesai dijalani.

"Pasti dilaporkan. Kan ada pimpinannya. Setelah semua, nanti dilaporkan," ujar Budi.

Penangkapan tersebut dikritik berbagai pihak. Kepolisian dinilai tidak perlu melakukan penangkapan.

Mantan Wakil Kapolri, Komjen (Purn) Oegroseno, mengatakan, seharusnya Budi Waseso melaporkan hal ini terlebih dulu kepada Badrodin. Langkah itu terkait dengan etiket lantaran menyangkut pimpinan institusi lain. (Baca: Oegroseno: Kabareskrim Tak Anggap Wakapolri)

Menurut dia, tidak perlu ada penangkapan dalam penanganan perkara tersebut. Polisi cukup melakukan pemanggilan terhadap Bambang. (Baca: Mantan Wakapolri: Jangan Dramatisasi Bambang Widjojanto seperti Teroris!)

"Ini ada apa sebetulnya? Jangan didramatisasi (Bambang) seperti (tangkap) teroris," kata Oegroseno.

Mantan pimpinan KPK, Erry Riyana Hardjapamekas, menilai tindakan Bareskrim itu tidak beradab. Institusi sebesar Polri seharusnya menganalisis risiko sebelum melakukan tindakan, seperti penangkapan. Menurut dia, tindakan pihak Bareskrim tersebut malah akan membuat KPK semakin kuat.

"Saya tidak paham, apakah saya yang bodoh atau mereka yang tidak cerdas," kata Erry. (Baca: Bambang Widjojanto Diborgol Saat Ditangkap Polisi)

Erry tidak mempermasalahkan proses hukum jika memang polisi memiliki cukup bukti bahwa Bambang melakukan tindak pidana. Namun, ia menekankan penilaian itu pada tindakan polisi yang menangkap hingga memborgol Bambang.

"Tidak perlu diperlakukan seperti itu. Pak Bambang bukan teroris," kata Erry.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

Nasional
Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

Nasional
KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

Nasional
17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

Nasional
Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Nasional
PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

Nasional
DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun

DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun

Nasional
Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

Nasional
Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Nasional
Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Nasional
Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Nasional
Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Nasional
DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

Nasional
Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com