Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wantimpres Banyak Diisi Orang Partai, Aktivis HAM Pesimistis

Kompas.com - 20/01/2015, 16:46 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Badan Pengurus Setara Institute, Hendardi, pesimistis Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dapat bekerja secara maksimal dalam membantu Presiden Joko Widodo. Nada pesimistis itu diungkapkan aktivis hak asasi manusia tersebut melihat komposisi sembilan anggota Wantimpres yang baru saja dilantik pada Senin, (19/1/2015).

"Komposisi orang-orang di Wantimpres adalah produk dari pertimbangan kompromi politik Presiden sehingga saya meragukan apakah mayoritas dari mereka bisa memberikan pertimbangan politik yang sehat kepada Presiden," tutur Hendardi dalam pesan singkat yang diterima wartawan, Selasa (20/1/2015).

Presiden Joko Widodo telah melantik sembilan orang Wantimpres, Senin. Dari sembilan anggota Wantimpres, hanya tiga orang yang tidak memiliki afiliasi politik langsung dengan partai politik pendukung Presiden.

Mereka yang dilantik ialah Subagyo HS (Partai Hanura), Suharso Monoarfa (PPP versi kubu M Romahurmuziy), Rusdi Kirana (PKB), Sidarto Danusubroto (PDI-P), dan Jan Darmadi (Nasdem). Selanjutnya, ada Abdul Malik Fadjar (Muhamadiyah), Hasyim Muzadi (mantan Ketua Umum PBNU), Yusuf Kartanegara (PKPI), dan Sri Adiningsih (ekonom).

"Meskipun anggota Wantimpres adalah hak prerogatif Presiden, semestinya Jokowi betul-betul mempertimbangkan kepakaran, integritas, rekam jejak, kebutuhan, dan karakter non-partisan. Bukan atas dasar bagi-bagi jabatan bagi partai politik, sekalipun pembenaran kepakaran kemudian dicari-cari atau disesuaikan," ujar Hendardi.

Hendardi menambahkan, pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, Wantimpres diharapkan dapat berperan secara optimal, bukan sebagai pembisik yang kadang bisikannya pun tidak pernah didengar Presiden, seperti masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Wantimpres hanya menjadi penampung keluh kesah, tetapi gagal men-delivery pesan kepada Presiden," katanya. (Glery Lazuardi)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah Sejak 1999

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah Sejak 1999

Nasional
PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com