JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menghargai semua keputusan Presiden Joko Widodo dalam menetapkan pejabat negara. Menurut Ibas, perubahan posisi pejabat negara merupakan konsekuensi logis dari bergantinya suatu pemerintahan.
"Rezim sudah berganti. Kita berikan kesempatan pemerintah untuk menentukan pemerintahan beliau," kata Ibas, di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/1/2015).
Namun, kata Ibas, ia mengaku menyayangkan jika penentuan pejabat negara dilakukan Presiden Jokowi berdasarkan subyektivitas. Hal ini diungkapkan Ibas terkait pernyataan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang mencium adanya rumor pemerintahan Jokowi melakukan "pembersihan" terhadap pejabat yang bertugas sejak era pemerintahan sebelumnya.
"Tentunya kita menyayangkan kalau (pemilihan pejabat negara) berdasarkan like or dislike, atau hanya beban sejarah yang mungkin jadi bagian dari kelompok tertentu di pemerintahan," ujarnya.
Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR itu melanjutkan, dia juga menyayangkan jika perwira tinggi di TNI/Polri dimutasi atau dicopot dari jabatannya karena alasan yang tidak jelas. Ia merasa tak menemukan alasan jika para perwira tinggi TNI/Polri yang telah bertugas sejak era pemerintahan Presiden SBY mendadak dimutasi atau dicopot oleh pemerintahan Jokowi.
"Yang selama ini berdinas dan bertugas di masa pemerintahan Pak SBY bukan berarti orang-orang tersebut bisa dicap sebagai 'orang SBY'. Kita hindari politik argumentasi seperti itu," ucapnya.
Sebelumnya, Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono bersuara terkait konflik pemilihan kepala Polri. Ia menanggapi adanya usaha "pembersihan orang-orang SBY" dalam pemerintahan Presiden Jokowi.
"Di tengah-tengah situasi politik yang menghangat saat ini, saya juga mendengar sejumlah isu, mungkin juga 'provokasi', yang bisa memecah belah di antara kita semua. Termasuk antara Presiden Jokowi dengan saya. Diisukan bahwa yang tengah dilakukan sekarang ini adalah pembersihan 'orang-orang SBY', baik di jajaran TNI, Polri, maupun aparatur pemerintahan," kata SBY dalam akun Facebook pribadi miliknya yang ditulis pada Minggu (18/1/2015).
SBY yang mendengar isu tersebut langsung kaget. Ia menilai, jika yang dimaksud dalam isu itu adalah orang-orang dalam Kabinet Indonesia Bersatu, maka hal itu wajar saja. Namun, yang beredar adalah isu pembersihan di jajaran TNI/Polri.
Meski menanggapi isu yang beredar itu, SBY tidak yakin Jokowi akan melakukan pembersihan tersebut. "Kalau hal itu terjadi, bagaimana pula nanti jika Presiden baru pengganti Pak Jokowi juga melakukan 'pembersihan' yang sama," tulis SBY. (Baca: SBY Kaget Dengar Ada Isu "Pembersihan" dalam Pemerintahan Jokowi)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.