Meski Menuai Protes, Jaksa Agung Tegaskan Tetap Laksanakan Eksekusi Mati

"Kami tidak akan surut, tidak akan mundur," ujar Prasetyo, saat ditemui di Gedung Bundar, Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (19/1/2015).

Prasetyo mengatakan, dia tidak akan mempermasalahkan sikap Brasil dan Belanda yang menarik duta besarnya karena merupakan hak kedua negara tersebut. Namun, kata dia, Indonesia memiliki kedaulatan hukum dan negara lain harus menghormati hukum yang berlaku di Indonesia.

"Kita menghormati proses hukum mereka. Mereka juga harus seperti itu. Itulah etika dari pergaulan internasional," kata Prasetyo.

Tarik duta besar di Indonesia

Sebelumnya, Pemerintah Brasil dan Belanda memanggil duta besarnya di Jakarta setelah Pemerintah Indonesia mengabaikan permohonan kedua negara tersebut untuk mengampuni warganya yang dieksekusi mati di Nusakambangan, Minggu (18/1/2015) dini hari.

Seorang warga Brasil dan Belanda terdapat di antara enam terpidana kasus narkoba yang dieksekusi setelah permohonan grasi mereka ditolak Presiden Joko Widodo. Akibat eksekusi tersebut, Pemerintah Brasil menegaskan eksekusi mati itu akan memengaruhi hubungan bilateral kedua negara.

"Penggunaan hukuman mati, yang dikecam masyarakat internasional, memberi pengaruh buruk untuk hubungan kedua negara," demikian pernyataan kantor Presiden Brasil, yang dikutip kantor berita resmi negeri itu, Minggu.

Sementara itu, Belanda juga memanggil pulang duta besarnya di Jakarta dan mengecam keras eksekusi terhadap seorang warga negeri itu, Ang Kiem Soei.

"Hukuman mati adalah hukuman yang kejam dan tak manusiawi yang mengabaikan kehormatan dan integrias seorang manusia," kata Menteri Luar Negeri Belanda Bert Koenders.

Sebelum eksekusi dilaksanakan, kuasa hukum Ang Kiem Soei, lewat akun Twitter-nya, mengatakan, Soei mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Belanda yang sudah berupaya untuk membatalkan eksekusinya. Soei mengatakan bahwa dia memutuskan untuk berdiri di depan regu tembak tanpa penutup mata. Eksekusi hukuman mati untuk keenam terpidana ini adalah yang pertama dilakukan di Indonesia dalam lima tahun terakhir.