"Jokowi Jangan Hanya Lempar 'Bola Panas' dengan Menunda Pelantikan Budi Gunawan"

JAKARTA, KOMPAS.com — Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan mengatakan, Presiden Joko Widodo harus memberikan dukungan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pengusutan kasus dugaan suap yang disangkakan kepada calon kepala Kepolisian RI Komisaris Jenderal Budi Gunawan.

"Presiden jangan hanya melempar 'bola panas' dengan menunda pelantikan Budi Gunawan sebagai kapolri. Semua pihak, termasuk Presiden, harus mendukung KPK," kata Ade Irawan dihubungi di Jakarta, Jumat (16/1/2015).

Ade mengatakan, Presiden Jokowi telah melempar "bola panas" ke KPK dengan menyatakan menunda pelantikan Budi Gunawan, bukan membatalkannya sebagai kapolri. Kini KPK harus bekerja keras untuk membuktikan dugaan suap yang disangkakan kepada Budi Gunawan.

Menurut Ade, dukungan semua pihak, termasuk dari Presiden, kepada KPK diperlukan untuk menjaga agar tidak terjadi konflik antara KPK dengan Polri.

"KPK, Polri, dan kejaksaan seharusnya sejalan dalam pemberantasan korupsi," ujarnya.

Presiden Joko Widodo telah menyatakan untuk menunda pelantikan Budi Gunawan sebagai kapolri dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat malam. "Menunda, bukan membatalkan. Itu digarisbawahi," ujar Presiden.

Dalam jumpa pers tersebut, Presiden juga menyampaikan keputusan untuk memberhentikan dengan hormat Jenderal (Pol) Sutarman dari jabatan Kapolri. Untuk mengisi jabatan tersebut, Presiden mengangkat Wakapolri Komjen Badrodin Haiti sebagai Pelaksana Tugas Kapolri.

Sebelumnya, Komisi III DPR setelah melakukan uji kepatutan dan kelayakan telah menyetujui Komjen Budi Gunawan yang diajukan sebagai calon tunggal kapolri secara aklamasi. Hanya Fraksi Partai Demokrat yang tidak hadir dalam rapat yang menyetujui pencalonan Budi Gunawan.

Dalam rapat paripurna, DPR juga menyetujui pencalonan Budi Gunawan meskipun Fraksi Partai Demokrat mengusulkan penundaan persetujuan dan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menyarankan pimpinan DPR untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan Presiden.

KPK telah menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka atas dugaan suap dan rekening yang tidak wajar.