Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Imparsial: Eksekusi Mati Tunjukkan Rendahnya Komitmen Jokowi terhadap HAM

Kompas.com - 16/01/2015, 12:41 WIB
Fathur Rochman

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Imparsial menolak eksekusi mati yang akan dilakukan Kejaksaan Agung terhadap enam terpidana mati kasus narkoba. Menurut Imparsial, eksekusi mati ini menunjukkan rendahnya komitmen pemerintahan Presiden Joko Widodo terhadap hak asasi manusia.

"Jika ini benar-benar dilakukan, pemerintahan Jokowi memiliki komitmen rendah terhadap hak asasi manusia," ujar Direktur Imparsial Al Araf, saat dihubungi Kompas.com, Jumat (16/1/2015).

Al Araf mengatakan, dalam program Nawa Cita yang digembor-gemborkan oleh Jokowi, terdapat poin yang menyatakan bahwa pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla akan menghormati HAM. Dengan keputusan Kejaksaan Agung yang akan melakukan eksekusi terhadap enam terpidana mati, Al Araf menilai, Jokowi telah melanggar Nawa Cita.

Menurut dia, tidak ada korelasi antara hukuman mati terhadap narapidana narkoba dan penurunan angka peredaran narkoba di masyarakat. Al Araf mengatakan, seharusnya pemerintah melakukan langkah pencegahan, seperti menjaga wilayah-wilayah perbatasan dari praktik penyelundupan narkoba, mengawasi aparat-aparat penegak hukum agar tidak terlibat peredaran narkoba, dan meningkatkan fungsi intelijen. Selain itu, penyuluhan di sekolah-sekolah dan peran serta orangtua dan keluarga juga sangat penting dalam pencegahan peredaran narkoba, khususnya kepada generasi muda. Oleh karena itu, Imparsial akan tetap berada pada posisi menolak adanya hukuman mati terhadap terpidana kasus apa pun.

"Saya kira seharusnya hukuman seumur hidup," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, kejaksaan memastikan akan mengeksekusi enam terpidana mati kasus narkotika. Eksekusi akan dilakukan pada Minggu (18/1/2015), di dua tempat, yakni di Nusakambangan dan Boyolali. Kepastian itu disampaikan Jaksa Agung HM Prasetyo dalam jumpa pers di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (15/1/2014).

"Regu tembak, rohaniawan, dokter, sudah dipersiapkan," kata Prasetyo.

Prasetyo menjelaskan, dua orang terpidana yang ditahan di Lapas Tangerang sudah dibawa ke Nusakambangan. Keduanya kini ditahan bersama tiga terpidana mati lainnya yang ditahan di sana. Mereka berada di salah satu dari lima lapas di Nusakambangan. Salah satu dari lima terpidana mati itu adalah perempuan. Adapun satu terpidana mati lainnya sudah dibawa dari lapas di Semarang ke Lapas Boyolali. Terpidana perempuan itu akan dieksekusi di lapas di Boyolali.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Nasional
Tambah Syarat Calon Kepala Daerah yang Ingin Diusung, PDI-P: Tidak Boleh Bohong

Tambah Syarat Calon Kepala Daerah yang Ingin Diusung, PDI-P: Tidak Boleh Bohong

Nasional
Terima Kunjungan Menlu Wang Yi, Prabowo Bahas Kerja Sama Pendidikan dan Latihan Militer RI-China

Terima Kunjungan Menlu Wang Yi, Prabowo Bahas Kerja Sama Pendidikan dan Latihan Militer RI-China

Nasional
Banyak Pihak jadi Amicus Curiae MK, Pakar Sebut karena Masyarakat Alami Ketidakadilan

Banyak Pihak jadi Amicus Curiae MK, Pakar Sebut karena Masyarakat Alami Ketidakadilan

Nasional
Alasan Hasto soal Jokowi Datang ke Anak Ranting PDI-P Dulu sebelum Bertemu Megawati

Alasan Hasto soal Jokowi Datang ke Anak Ranting PDI-P Dulu sebelum Bertemu Megawati

Nasional
Pendukung Prabowo-Gibran Bakal Gelar Aksi di Depan MK, Hasto: Percayakan Hakim, Jangan Ditekan-tekan

Pendukung Prabowo-Gibran Bakal Gelar Aksi di Depan MK, Hasto: Percayakan Hakim, Jangan Ditekan-tekan

Nasional
Pemerintah Akan Bentuk Satgas untuk Atasi Pornografi Anak 'Online'

Pemerintah Akan Bentuk Satgas untuk Atasi Pornografi Anak "Online"

Nasional
Ketum Projo Nilai 'Amicus Curiae' Tak Akan Pengaruhi Putusan Sengketa Pilpres di MK

Ketum Projo Nilai "Amicus Curiae" Tak Akan Pengaruhi Putusan Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Pakar Hukum Tata Negara Sebut Amicus Curiae Bukan Alat Bukti, tapi Bisa jadi Pertimbangan Hakim

Pakar Hukum Tata Negara Sebut Amicus Curiae Bukan Alat Bukti, tapi Bisa jadi Pertimbangan Hakim

Nasional
Operasi Penyelundupan Sabu Malaysia-Aceh, Tersangka Terima Upah Rp 10 Juta per Kilogram

Operasi Penyelundupan Sabu Malaysia-Aceh, Tersangka Terima Upah Rp 10 Juta per Kilogram

Nasional
Ramai Unjuk Rasa jelang Putusan MK, Menko Polhukam: Hak Demokrasi

Ramai Unjuk Rasa jelang Putusan MK, Menko Polhukam: Hak Demokrasi

Nasional
Dampingi Jokowi Temui Tony Blair, Menpan-RB: Transformasi Digital RI Diapresiasi Global

Dampingi Jokowi Temui Tony Blair, Menpan-RB: Transformasi Digital RI Diapresiasi Global

Nasional
Sekjen Gerindra Ungkap Syarat Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Sekjen Gerindra Ungkap Syarat Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com