Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dewan Pertimbangan Golkar Inginkan Islah dalam Munas Rekonsiliasi

Kompas.com - 15/01/2015, 13:30 WIB
Fathur Rochman

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Dewan Pertimbangan Partai Golkar menginginkan konflik yang terjadi antara pengurus kubu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono diselesaikan melalui islah. Islah tersebut dapat dilakukan melalui mekanisme musyawarah nasional (munas) rekonsiliasi.

"Kami dari Wantim mengusulkan munas rekonsiliasi untuk islah," ujar Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung seusai menghadiri sebuah acara di Universitas Paramadina, Jakarta Selatan, Kamis (15/1/2015).

Akbar mengatakan, munas rekonsiliasi perlu dilakukan agar konflik Golkar tidak terjadi secara berkepanjangan. Dengan munas rekonsiliasi, kedua kubu hanya perlu mempersiapkan panitia yang disepakati bersama dan didukung oleh orang-orang yang memiliki netralitas cukup tinggi. Munas tersebut diatur dalam aturan administrasi dan berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai. Dalam munas rekonsiliasi tersebut, ada proses rekrutmen calon ketua umum yang dilangsungkan secara terbuka.

"Nanti siapa pun yang terpilih harus kita hormati," kata Akbar.

Terkait dua kelompok pengurus yang sudah saling mendaftarkan gugatan ke pengadilan negeri, Akbar tidak menyetujui hal tersebut. Menurut Akbar, jika konflik Golkar diselesaikan melalui pengadilan, hal tersebut akan memakan waktu lama sehingga akan mengganggu internal partai sendiri. Terlebih lagi, kata dia, pada tahun ini Golkar akan mempersiapkan diri untuk menghadapi pemilihan umum kepala daerah.

"Itu pasti akan berdampak kalau belum ada islah. Jadi, saya lebih cenderung lewat islah munas rekonsiliasi," kata Akbar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

Nasional
Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Nasional
Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Nasional
Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Nasional
Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-'bully'

Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-"bully"

Nasional
Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Nasional
Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Nasional
Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Nasional
Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Nasional
Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Nasional
Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Nasional
Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Nasional
Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com