Jimly: Tidak Ada Putusan MK yang Sebut PK Bisa Berkali-kali

"Tidak ada putusan MK yang menyebut PK bisa diajukan berkali-kali. Ini hanya persepsi kita saja," ujar Jimly, dalam sebuah diskusi Perspektif Indonesia, bersama Populi Center dan Smart FM di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (10/1/2015).

MK dalam Putusan Nomor 34/PUU-XI/2013 membatalkan Pasal 268 Ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang mengatur PK hanya dapat diajukan sekali. Dengan putusan itu, banyak orang yang menilai bahwa PK bisa diajukan berkali-kali. Saat itu, MK mengabulkan permohonan mantan Ketua KPK Antasari Azhar yang juga terpidana 18 tahun penjara atas kasus pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnaen.

Menurut Jimly, putusan MK hanya memberi ruang pada seorang terpidana, apabila memiliki novum atau fakta baru yang belum pernah dikeluarkan di pengadilan, atau menemukan perspektif baru. Maka, keputusan MK seharusnya dinilai sebagai salah satu aspek keadilan dalam proses hukum yang sedang berjalan.

Keputusan MK tersebut dinilai dapat menunda pelaksanaan eksekusi bagi para terpidana. Pengajuan PK secara berulang, secara tidak langsung mengulur-ulur waktu, sehingga penegak hukum terpaksa menunda proses eksekusi yang telah diputuskan.

Pada akhir Desember 2014 lalu, Kejaksaan Agung rencananya akan melakukan eksekusi mati terhadap enam terpidana. Namun, saat ditemui beberapa waktu lalu, Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan, pelaksanaan eksekusi mati terpaksa ditunda, karena Kejaksaan mengikuti prosedur hukum, berupa aspek yuridis terpidana yang harus dipenuhi lebih dulu.  Aspek yuridis yang dimaksud yaitu pengajuan PK oleh para terpidana.