Menaker: jika Ada PJTKI yang "Berbau" Perdagangan Orang Akan Kami Berantas

JAKARTA, KOMPAS.com - Meski telah mencabut 29 Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia nakal selama 2 bulan memimpin, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri akan terus menindak tegas PJTKI nakal yang melanggar UU. Hal itu disampaikan Hanif setelah mendengar curhatan dari para calon TKI dan TKI purna ketika melakukan kunjungan kerja di Kampung TKI, Desa Jenggi Utara, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.

"Kalau ada PJTKI yang aneh-aneh, akan langsung kita sikat. Pokoknya yang bau-bau dagang orang akan kita berantas," kata Hanif dalam keterangan tertulis yang diterima Minggu (4/1/2015).

Ia menjelaskan, sikap keras itu akan terus dilakukan dalam karena ingin TKI yang berangkat benar-benar terjamin perlindungannya. Ia menuturkan, untuk melakukan itu, kementerian yang dipimpinnya akan terus melakukan koordinasi dengan instansi terkait soal penanganan TKI.

"Kami akan selalu koordinasi. Karena Kabinet Jokowi ini memang 'kerja, kerja dan kerja'. Soal biaya akan kami tekan," ucapnya.

Tidak hanya itu, Kemenaker juga akan mengusulkan pembuatan paspor hingga sertifikasi secara gratis. "Intinya, kami ingin TKI itu urusannya kita bikin mudah, murah, cepat dan aman," tutur politisi PKB ini.

Zuhriyati, salah seorang mantan TKW, di hadapan Hanif mengungkapkan keluh kesahnya mengenai jasa penyaluran tenaga kerja yang ada. Menurut Zuhriyati, banyak pelanggaran yang dilakukan.

"Banyak pelanggaran soal kontrak kerja. Ini yang jadi masalah TKI, mohon diperhatikan," kata dia.

Hal senada diucapkan oleh Sutar. Menurutnya, Ia hanya Ingin berangkat menjadi TKI yang baik dan legal. "Saya ini orang desa, orang bodoh. Biar cepat berangkat, beri kami info yang transparan. Jangan dipersulit," ucap Sutar.

Selain berdialog dan mendengar keluhan para TKI purna dan calon TKI di Lombok Timur ini, Hanif juga menyambangi rumah TKI yang sudah pulang dan membangun usaha.

Dalam kesempatan ini, Hanif ingin mengecek langsung kondisi TKI purna, pasca pulang bekerja di luar negeri. Selain itu, Hanif juga ingin memberikan bantuan permodalan bagi warga.

"Kunjungan saya langsung ke rumah-rumah TKI purna ini untuk memastikan skema apa yang pas dan tepat buat mereka. Dan nanti akan saya bikin kebijakan untuk melindungi mereka setelah kembali ke tanah air," kata dia.