Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Diminta Transparan Ungkap Pencarian AirAsia QZ8501

Kompas.com - 29/12/2014, 11:48 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi V DPR RI meminta pemerintah Indonesia transparan dalam melaporkan perkembangan pencarian pesawat AirAsia QZ8501 yang hilang kontak sejak Minggu (28/12/2014) pagi.

Kata dia, laporan yang transparan akan sangat membantu dan mencegah terjadinya kebingungan seluruh keluarga penumpang.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Yudi Widiana Adia mengungkapkan, sampai saat ini informasi yang diberikan pemerintah masih sangat terbatas. Belum ada perkembangan baru yang diinformasikan pemerintah kecuali waktu hilangnya kontak dengan pesawat tersebut pada Minggu pagi di sekitar Tanjung Pandan, Bangka Belitung dan Pontianak.

"Kami berharap pemerintah dan otoritas Bandara Juanda serta Angkasa Pura I untuk transparan mengungkapkan hasil pencarian. Pihak keluarga penumpang harus mendapatkan informasi yang jelas. Mereka juga harus mendapatkan pelayanan yang baik," kata Yudi, dalam pernyataan tertulis, Senin (29/12/2014).

Secara terpisah, anggota Komisi V Umar Arsal juga meminta pemerintah bekerja keras menemukan kepastian pesawat AirAsia yang hilang kontak. Permintaan itu ia tujukan khususnya untuk Kementerian Perhubungan dan Badan SAR Nasional (Basarnas). "Paling tidak menemukan kondisi pesawat agar keluarga para korban tidak resah," ucap Umar.

Anggota Fraksi Partai Demokrat itu berharap peristiwa hilangnya kontak pesawat AirAsia dapat dijadikan pelajaran bersama. Terlebih jika penyebabnya adalah hal-hal yang seharusnya dapat diprediksi dan dihindari sehingga tidak menjadi preseden buruk bagi dunia penerbangan di Tanah Air.

"Kalau alasan cuaca, seharusnya pihak bandara sudah dapat mendeteksi kondisi cuaca. Pemerintah jangan hanya mengejar volume atau pasar, tetapi harus mengutamakan keselamatan para penumpang," kata Umar.

Pesawat AirAsia QZ8501 hilang kontak dalam penerbangan dari Surabaya menuju Singapura, Minggu (28/12/2014) pagi. Pada Minggu malam, upaya pencarian dihentikan karena kekhawatiran atas kondisi cuaca buruk.

Pesawat tersebut mengangkut 155 penumpang dan tujuh awak kabin, yang sebagian besar berasal dari Indonesia. Sementara itu, warga asing yang terdapat dalam penerbangan tersebut antara lain warga negara Malaysia, Singapura, Korea Selatan, Perancis, Inggris, dan Amerika Serikat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

Nasional
Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com