Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri Usulkan Revisi Perpres untuk Tingkatkan Kualitas BNPP

Kompas.com - 27/12/2014, 05:53 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, keberadaan Badan Nasional Pengelola Perbatasan masih diperlukan untuk membangun Indonesia dari pinggiran. Konsep ini sesuai dengan Nawa Cita yang dimiliki pemerintah yang dipimpin Joko Widodo. Selain itu, BNPP juga merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. (Baca: Mendagri Paparkan Alasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Perlu Dipertahankan)

Mendagri yang juga merupakan Kepala BNPP, memahami bahwa kinerja BNPP belum optimal. Selama empat tahun BNPP berdiri, Tjahjo mengaku kualitas sumber daya manusia di badan itu harus ditingkatkan sesuai kompetensi.

"SDM di BNPP masih sangat rendah. Karena BNPP dijadikan tempat pembuangan, dan perekutan tidak didasarkan  kompetensi selama 4 tahun ini," ungkap Tjahjo, dalam keterangan tertulis yang diterima Jumat (26/12/2014) malam.

Kelemahan itu, menurutnya, terdapat dalam aspek manajerial. "Khususnya dalam perencanaan dan penganggaran program pembangunan perbatasan, yang tidak terdukung dengan otoritas yang memadai," tulis politisi PDI Perjuangan itu.

Karena itu Tjahjo menyebut perlu dilakukan pembenahan di dalam BNPP. Salah satunya dengan merevisi Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang BNPP.

"UU (Nomor 43 Tahun 2008) tidak perlu diubah dan Perpres Nomor 12 Tahun 2010 saja yang perlu direvisi dengan segera. Tanpa disadari, ada perintah UU Nomor 43 Tahun 2008 yang alot penyelesaiannya, yaitu membuat PP Pelaksanaan Kewenangan Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota yang sudah 4 tahun belum berhasil dirumuskan pemerintahan lalu," ungkapnya.

Sedangkan, Tjahjo melanjutkan, implementasi dan alokasi anggaran 2015 yang ada ditempatkan pada 4 kementerian dan lembaga. Lalu secara periodik, perlu dilakukan rapat koordinasi dengan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, untuk dilaporkan kepada presiden mengenai perkembangan pembangunan wilayah perbatasan, yang terdiri dari 187 kecamatan dari Aceh, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Papua, hingga Nusa Tenggara Timur.

"Tiap tahun harus ada perubahan signifikan. Rp 12 triliun itu anggaran 2015 yang cukup besar. Pemerintah bisa berbuat banyak dengan anggaran pusat sebesar itu untuk kawasan perbatasan, dengan kesejahteraan dan pembangunan yang terencana serius di wilayah Perbatasan kita," tuturnya.

     


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com