Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Jokowi akan Hapus Mobil Murah asal Enggak Terpengaruh Jusuf Kalla"

Kompas.com - 27/12/2014, 04:46 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kehadiran mobil murah Low Cost Green Car (LCGC) di mata masyarakat yang menggunakan kendaraan umum, hanya dinilai membuat macet jalan. Karena hal tersebut, beberapa elemen masyarakat masih berharap pemerintah membangun kendaraan umum lebih banyak lagi.

Pengamat Transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia ( MTI), Djoko Setijowarno mengungkapkan harapannya kepada presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menghapus program mobil LCGC tersebut. Menurut Djoko, program mobil murah tersebut, adalah program yang tidak berguna di era kepemimpinan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)

"Program LCGC tergntung komitmen pemerintah, kalau pemerintah seperti zaman SBY sama saja pembohongan," ujar Djoko kepada Tribunnews.

Djoko pun yakin bahwa Presiden Jokowi akan menepati janjinya pada saat menjabat jadi Gubernur DKI Jakarta. Dalam hal ini, Jokowi akan menghapus program mobil murah karena dianggap tidak menguntungkan masyarakat banyak.

"Jadi saya kira Pak Jokowi masih komitmen, waktu jadi gubernur dukung menghapus mobil LCGC," ungkap Djoko.

Djoko memaparkan komitmen Presiden Jokowi bisa batal jika mendapat intervensi di dalam tubuh pemerintah. Dalam hal ini Djoko menilai Wakil Presiden Jusuf Kalla bisa mempengaruhi keputusan Jokowi untuk tidak membubarkan program mobil murah.

"Saya yakin pak Jokowi akan menghapus, asal nggak terpengaruh wakilnya (Jusuf Kalla)," papar Djoko.

Djoko menambahkan bahwa realisasi program mobil LCGC hanya membuat boros konsumsi BBM saja. Selain itu Djoko menilai bahwa mobil LCGC yang diklaim ramah lingkungan, hanya menambah polusi udara kota saja.

"LCGC program bohong-bohongan, apanya yang murah, nggak ada ramah lingkungan," kata Djoko. (Adiatmaputra Fajar Pratama)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Nasional
 ARDITO- Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

ARDITO- Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Sengketa Pilpres 2024 yang Diajukan Anies dan Ganjar Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Sengketa Pilpres 2024 yang Diajukan Anies dan Ganjar Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Nasional
Sidang Sengketa Pilpres, KPU 'Angkat Tangan' soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Sidang Sengketa Pilpres, KPU "Angkat Tangan" soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Nasional
KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com