Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Susi: Saya Lanjut atau Tidak Jadi Menteri, "Perang IUU" Jangan Berhenti

Kompas.com - 24/12/2014, 17:11 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berharap, kebijakan pemerintah memerangi kapal-kapal asing pencuri ikan dapat diterapkan selamanya, meskipun ia sudah tidak lagi menjadi menteri.

Harapan itu disampaikan Susi seusai melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait penangkapan ikan secara ilegal atau biasa disebut IUU (illegal, unreported, dan unregulated).

"Saya berharap apa pun yang terjadi, saya lanjut atau tidak menjadi menteri, perang IUU-IUU ini tidak boleh berhenti karena ini luar biasa (hasil laut) yang hilang dari kita," ujar Susi di gedung KPK, Jakarta, Rabu (24/12/2014).

Susi mengatakan, dalam pertemuannya dengan Ketua KPK Abraham Samad, mereka membahas permasalahan pengelolaan ruang laut dan sumber daya kelautan. Ia pun menyerahkan sejumlah nama kapal perusahaan fiktif yang bebas berlayar di perairan Indonesia.

"Memang betul banyak nama kapal perusahaan yang diidentifikasi tidak ada, jadi izin dan nama banyak yang fiktif. Ini akan terus kita tindaklanjuti," kata Susi.

Susi mengaku, kebijakan penenggelaman kapal yang dilakukan pemerintah mereguk hasil yang menggembirakan bagi para nelayan. Ia mengatakan, nelayan kini memeroleh ikan dalam jumlah banyak dalam jangka waktu yang lebih singkat

"Saya dapat banyak SMS, ikan sudah banyak ditangkap oleh nelayan yang biasanya dua minggu, sekarang dua hari mereka tangkap jumlahnya segitu," kata Susi.

Menurut Susi, kesejahteraan nelayan sama-sama perlu diperhatikan layaknya petani. Ia menilai, nelayan dan petani bukan hanya sekadar profesi, namun juga mata pencaharian yang harus dilindungi hukum.

"Petani dan nelayan basic livelyhood dari sebuah bangsa. Jadi mereka aktor livelyhood, bukan sekadar profesi. Mereka wajib dilindungi," ujar dia.

 
 
 
Ralat: artikel ini telah diperbarui dari sebelumnya tertulis perang hiu-hiu menjadi perang IUU-IUU.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com