Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri Susi: Saya Butuh KSAL yang Lebih Berani!

Kompas.com - 24/12/2014, 14:55 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti angkat bicara soal kriteria kepala staf TNI Angkatan Laut (KSAL) yang akan segera diumumkan oleh Presiden Joko Widodo. Susi menegaskan, perairan Indonesia butuh KSAL yang berani menjaga kedaulatan laut Indonesia.

"Saya butuh media yang lebih tegas. Saya butuh rakyat yang lebih berani. Saya butuh KSAL tentu yang lebih berani dong," kata Susi di Istana Kepresidenan, Rabu (24/12/2014).

Bos Susi Air yang membuat gebrakan dengan menenggelamkan kapal pencuri ikan bersama TNI Angkatan Laut itu berharap KSAL baru nantinya bisa membantunya dalam menjaga perairan Indonesia.

"Pokoknya saya ingin dibantu oleh KSAL untuk kedaulatan kelautan Indonesia," ungkap Susi.

Rekam jejak KSAL baru

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM Tedjo Edhi Purdijatno mengatakan, Presiden Jokowi telah memintanya untuk mengumpulkan informasi tentang rekam jejak tiga calon pucuk pimpinan TNI Angkatan Laut itu. Namun, dia belum mengetahui siapa yang akhirnya dipilih oleh Presiden.

"Ya, saya berikan foto ke beliau, si A begini, si B begini, si C begini. Dia hanya minta masukan foto-foto dari masing-masing bagaimana track record-nya," kata Tedjo.

Saat ditanya soal ketiga calon yang ditelusuri rekam jejaknya itu, Tedjo tak mau membukanya. Namun, saat satu per satu nama ditanya, Tedjo membenarkan adanya nama Kepala Badan Keamanan Laut DA Mamahit yang menjadi salah satu calon KSAL.

Seperti diberitakan, Presiden Joko Widodo akan mengumumkan kepala staf Angkatan Laut yang baru untuk menggantikan Laksamana Marsetio pada pekan ini. Marsetio akan memasuki masa pensiun pada Desember 2014.

Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto menyebutkan, saat ini sudah ada tiga nama calon yang diajukan oleh Dewan Kebijakan dan Kepangkatan Tinggi ke Presiden.

"Sudah diterima Presiden dan akan diumumkan pada minggu ini," kata Andi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Agenda Prabowo usai Putusan MK: 'Courtesy Call' dengan Menlu Singapura, Bertemu Tim Hukumnya

Agenda Prabowo usai Putusan MK: "Courtesy Call" dengan Menlu Singapura, Bertemu Tim Hukumnya

Nasional
Awali Kunker Hari Ke-2 di Sulbar, Jokowi Tinjau Kantor Gubernur

Awali Kunker Hari Ke-2 di Sulbar, Jokowi Tinjau Kantor Gubernur

Nasional
'MK yang Memulai dengan Putusan 90, Tentu Saja Mereka Pertahankan...'

"MK yang Memulai dengan Putusan 90, Tentu Saja Mereka Pertahankan..."

Nasional
Beda Sikap soal Hak Angket Pemilu: PKB Harap Berlanjut, PKS Menunggu, Nasdem Bilang Tak 'Up to Date'

Beda Sikap soal Hak Angket Pemilu: PKB Harap Berlanjut, PKS Menunggu, Nasdem Bilang Tak "Up to Date"

Nasional
Bima Arya Ditunjuk PAN Jadi Kandidat untuk Pilkada Jabar 2024

Bima Arya Ditunjuk PAN Jadi Kandidat untuk Pilkada Jabar 2024

Nasional
Guru Besar UI: Ironis jika PDI-P Gabung ke Kubu Prabowo Usai Putusan MK

Guru Besar UI: Ironis jika PDI-P Gabung ke Kubu Prabowo Usai Putusan MK

Nasional
Tak Anggap Prabowo Musuh, Anies Siap Diskusi Bareng

Tak Anggap Prabowo Musuh, Anies Siap Diskusi Bareng

Nasional
Bersama Pertamax Turbo, Sean Gelael Juarai FIA WEC 2024

Bersama Pertamax Turbo, Sean Gelael Juarai FIA WEC 2024

Nasional
Tanggapi Putusan MK, KSP: Bansos Jokowi Tidak Memengaruhi Pemilih Memilih 02

Tanggapi Putusan MK, KSP: Bansos Jokowi Tidak Memengaruhi Pemilih Memilih 02

Nasional
Peringati Hari Buku Sedunia, Fahira Idris: Ketersediaan Buku Harus Jadi Prioritas Nasional

Peringati Hari Buku Sedunia, Fahira Idris: Ketersediaan Buku Harus Jadi Prioritas Nasional

Nasional
KPK Terima Pengembalian Rp 500 Juta dari Tersangka Korupsi APD Covid-19

KPK Terima Pengembalian Rp 500 Juta dari Tersangka Korupsi APD Covid-19

Nasional
Megawati Diyakini Tak Goyah, PDI-P Diprediksi Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Megawati Diyakini Tak Goyah, PDI-P Diprediksi Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Digugat ke Pengadilan, Bareskrim: Penetapan Tersangka Kasus TPPU Panji Gumilang Sesuai Fakta

Digugat ke Pengadilan, Bareskrim: Penetapan Tersangka Kasus TPPU Panji Gumilang Sesuai Fakta

Nasional
Soal Peluang PDI-P Gabung Koalisi Prabowo, Guru Besar UI: Megawati Tegak, Puan Sejuk

Soal Peluang PDI-P Gabung Koalisi Prabowo, Guru Besar UI: Megawati Tegak, Puan Sejuk

Nasional
Jokowi Minta Kepala BNPB Cek Masyarakat Sulbar yang Belum Dapat Bantuan Pascagempa

Jokowi Minta Kepala BNPB Cek Masyarakat Sulbar yang Belum Dapat Bantuan Pascagempa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com