Kasus Dermaga Sabang, Bos PT Nindya Karya Divonis Sembilan Tahun Penjara

"Mengadili, menyatakan terdakwa Heru Sulaksono terbukti secara sah dan meyakinkan melakukam secara bersama-sama tindak pidana korupsi dan tindak pencucian uang," ujar Hakim Ketua Casmaya di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (22/12/2014).

Putusan majelis hakim lebih ringan dari untutan jaksa penuntut umum yang menuntutnya dengan hukuman penjara 10 tahun dan denda sebesar Rp 600 juta subsider 6 bulan kurungan. Heru juga diminta membayar uang pengganti sebesar Rp 12,6 miliar dalam kurun waktu satu bulan. Jika tidak dibayarkan dalam kurun waktu yang ditentukan, maka harta benda Heru akan dilelang untuk menggantinya.

"Apabila harta tidak cukup, dipidana selama dua tahun penjara," kata hakim.

Menurut hakim, hal yang memberatkan Heru adalah ia dianggap tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi. Sementara, hal yang meringankan, ia dianggap berlaku sopan selama persidangan, mengakui perbuatannya, memiliki tanggungan keluarga, dan belum pernah dihukum.

Dalam putusan yang dibacakan hakim, tindak pidana korupsi yang dilakukan Heru dilakukan bersama dengan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang Syaiful Achmad; Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Satker Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Ramadhani Ismy; Kepala Proyek (Project Manager) Pembangunan Dermaga Sabang Sabir Said; Direktur PT Tuah Sejati Taufik Reza; Kuasa Pengguna Anggaran tahun 2004 Zubir Sahim; Kuasa Pengguna Anggaran Februari-Juli 2010 Nasruddin Daud; Kuasa Pengguna Anggaran tahun 2011 Ruslan Abdul Gani; tenaga lepas BPKS Ananta Sofwan; pimpinan proyek tahun 2004 Zulkarnaen Nyak Abbas; mantan Direktur PT Budi Perkasa Alam Zaldi Noor; Komisaris Utama PT Budi Perkasa Alam Pratomo Santosanengtyas; mantan Dirut PT Swarna Baja Pacific, dan Direktur CV SAA Inti Karya Teknik Askaris Chloe. Dalam pengerjaan proyek pembangunan Dermaga Bongkar Sabang tersebut, Heru menjalin kerja sama dalam Joint Operation (JO) antara PT Nindya Cabang Sumatera Utara dan Aceh dengan perusahaan lokal yaitu PT Tuah Sejati.

Demi memenuhi persyaratan formal pengadaan barang dan jasa, selaku Kepala BPKS, Zubir meminta Zulkarnain selaku pimpinan proyek mempersiapkan administrasi proses pelelangan pekerjaan kosntruksi tersebut.

Heru juga dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang dengan mengalihkan uang yang diperolehnya dari hasil korupsi dengan membeli sejumlah barang dan mentransfer uang ke sejumlah rekening.

Menurut hakim, nilai uang yang digunakan Heru dalam tindak pidana pencucian uang sebesar Rp 21,46 miliar. Heru dianggap melanggar sebagaimana dakwaan pertama primer yaitu Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. Selain it, Heru pun dijerat dengan Pasal 3 Ayat (1) hurf b, c, dan d Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan ketiga. Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan ketiga.