Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dan Sesaat Susi Pudjiastuti Kehilangan Kata-kata...

Kompas.com - 22/12/2014, 19:30 WIB
Palupi Annisa Auliani

Penulis

KOMPAS.com — "Saya sangat marah! Saya bersumpah dengan segala sumpah yang ada, suatu hari kalau membuat kebijakan, bayangkan anak atau keluargamu yang sedang menderita! Saya tidak bisa menahan marah."


Siang itu, Rabu (17/12/2014), Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bertutur dengan berapi-api soal laut dan tsunami. Susi saat itu menjadi pembicara kunci peringatan 10 tahun tsunami Aceh di Bentara Budaya Jakarta.

Dengan penuturan yang lebih banyak menggunakan bahasa Inggris, Susi sesaat kehilangan kata-kata dan suaranya terbata ketika tiba pada kutipan di atas. Sesaat ada jeda, meski tak lama. Matanya berkaca-kaca.

Petugas dari Bentara Budaya Jakarta sampai tergopoh-gopoh mengambilkan air minum dari luar ruangan tempat Susi berbicara. Susi sedang bercerita tentang tsunami di Pangandaran—"my village", sebut dia soal tempat itu—ketika sesi emosional dan berapi-api itu terjadi.

Pangandaran di tepi selatan Jawa Barat diterjang tsunami pada 17 Juli 2006, belum lewat dua tahun dari tsunami yang meluluhlantakkan Aceh pada 26 Desember 2004.

Hanya karena status

"Kalau tidak salah, hari ke-17 atau ke-20 dari tsunami, Rumah Sakit Banjar kelas C masih penuh orang antre dari Pangandaran untuk amputasi," tutur Susi.

"Pak Kuntoro (Kepala Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh-Nias, Kuntoro Mangkusubroto) telepon saya, ada USS Hospital mendarat di Nias untuk pengobatan."

Susi pun sontak meminta Kuntoro mengirimkan kapal itu membantu para korban tsunami di Pangandaran. Namun, tunggu punya tunggu, dua hari berlalu, tak ada satu pun langkah dibuat untuk mengirimkan kapal rumah sakit itu ke Pangandaran.

KOMPAS.com/Roderick Adrian Mozes Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat membuka Peringatan 10 Tahun Tsunami Aceh di Bentara Budaya Jakarta, Rabu (17/12/2014),


"Why? Karena Jawa Barat declared bahwa tsunami Pangandaran bukan bencana nasional!" sergah Susi berapi-api. "Ini ada kapal gratis di luar sana, tetapi tidak bisa dikirim ke Pangandaran karena statusnya bukan bencana nasional."

Susi sampai melontarkan pertanyaan, "Apakah kalau orang Aceh kehilangan keluarganya, beda dengan yang dirasakan di Pangandaran?"

Susi mempertanyakan pula, "Kalau (musibah di) Aceh dan Yogyakarta bisa dapat perlakuan sebagai bencana nasional, tetapi tidak kalau itu Pangandaran?" Padahal, ujar dia, status itu memberikan perlakuan yang jauh berbeda kepada para korban, sejak dari penanganan musibah hingga pemulihan ekonomi setelah bencana.

"Ya, 1.600 (korban tewas tsunami Pangandaran) memang tak bisa dibandingkan dengan tsunami Aceh, tetapi Pangandaran itu kawasan kecil, semua perahu rusak," tutur Susi.

Menurut Susi, para nelayan di kawasan ini butuh dua tahun untuk bisa kembali punya perahu, satu tahun untuk punya jaring, dan aktivitas perikanan di sana praktis berhenti total. "Pabrik kami total shut-down, recovery hanya alami (tanpa intervensi pemerintah)."

Tak ada pula pemutihan utang para nelayan yang menjadi korban musibah itu, lagi-lagi karena statusnya bukan bencana nasional seperti halnya tsunami Aceh atau gempa di Yogyakarta.

Tsunami Pangandaran dalam kenangan Susi

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Nasional
Tambah Syarat Calon Kepala Daerah yang Ingin Diusung, PDI-P: Tidak Boleh Bohong

Tambah Syarat Calon Kepala Daerah yang Ingin Diusung, PDI-P: Tidak Boleh Bohong

Nasional
Terima Kunjungan Menlu Wang Yi, Prabowo Bahas Kerja Sama Pendidikan dan Latihan Militer RI-China

Terima Kunjungan Menlu Wang Yi, Prabowo Bahas Kerja Sama Pendidikan dan Latihan Militer RI-China

Nasional
Banyak Pihak jadi Amicus Curiae MK, Pakar Sebut karena Masyarakat Alami Ketidakadilan

Banyak Pihak jadi Amicus Curiae MK, Pakar Sebut karena Masyarakat Alami Ketidakadilan

Nasional
Alasan Hasto soal Jokowi Datang ke Anak Ranting PDI-P Dulu sebelum Bertemu Megawati

Alasan Hasto soal Jokowi Datang ke Anak Ranting PDI-P Dulu sebelum Bertemu Megawati

Nasional
Pendukung Prabowo-Gibran Bakal Gelar Aksi di Depan MK, Hasto: Percayakan Hakim, Jangan Ditekan-tekan

Pendukung Prabowo-Gibran Bakal Gelar Aksi di Depan MK, Hasto: Percayakan Hakim, Jangan Ditekan-tekan

Nasional
Pemerintah Akan Bentuk Satgas untuk Atasi Pornografi Anak 'Online'

Pemerintah Akan Bentuk Satgas untuk Atasi Pornografi Anak "Online"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com