Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 22/12/2014, 13:03 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman meminta pemerintah tak memakai alasan "Dollar Pulang Kampung" terkait terpuruknya nilai tukar rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat. Irman menyadari, perekonomian Amerika saat ini sedang membaik sehingga hampir semua mata uang di setiap negara terpengaruh negatif.

"(Istilah) dollar pulang kampung bukan alasan kita," kata Irman saat memberikan sambutan dalam Refleksi Akhir Tahun 2014 DPD RI, di Kompleks Parlemen, senayan, Jakarta, Senin (22/12/2014).

Menurut Irman, terpuruknya Rupiah saat ini seharusnya bisa dihindari jika pemerintah sudah dari jauh-jauh hari mendorong investasi. Dengan banyaknya investasi yang ditanamkan, kata dia, perekonomian Indonesia akan relatif stabil dan tidak mudah goyah.

"Kami di DPD memang bukan bidangnya, tapi kami paham," ujar Irman.

Menurut Irman, DPD sangat siap untuk membantu jika nantinya pemerintah akan memperluas investasi di berbagai daerah. Selama ini, kata dia, investasi yang dilakukan juga cendrung hanya dilakukan di Pulau Jawa sehingga pertumbuhan tidak seimbang.

"Di Musrenbangnas kemarin sudah dibicarakan, kami sebagai DPD siap memberikan lift," ujar Irman.

Sebelumnya, alasan bahwa rupiah terpuruk karena dolar pulang kampung dikemukakan oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian Sofyan Djalil. Sofyan mengatakan, nilai tukar Rupiah terhadap dollar AS disebabkan tren perekonomian Amerika Serikat yang tengah berkembang baik. Menurut Sofyan, fenomena depresiasi mata uang ini bukan hanya terjadi di Indonesia.

“Ini bukan gejala spesifik Indonesia, orang mengatakan mega tren dollar AS itu pulang kampong karena ekonomi AS ternyata bagus sekali. Oleh sebab itu dollar yang tadinya di luar, mereka melihat opportunity di AS lebih baik. Oleh karena itu, dollar mulai kembali ke AS,” kata Sofyan di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Senin (15/12/2014) lalu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bareskrim Gagalkan Peredaran 10.000 Butir Ekstasi, 1 Residivis Narkoba Ditangkap

Bareskrim Gagalkan Peredaran 10.000 Butir Ekstasi, 1 Residivis Narkoba Ditangkap

Nasional
Didakwa Kasus Kepemilikan Senpi Ilegal, Dito Mahendra: Ini Masalah yang Dibesar-Besarkan

Didakwa Kasus Kepemilikan Senpi Ilegal, Dito Mahendra: Ini Masalah yang Dibesar-Besarkan

Nasional
2 Menterinya Dipanggil Jokowi, PKB Bantah Diajak Ikut Dukung Prabowo-Gibran

2 Menterinya Dipanggil Jokowi, PKB Bantah Diajak Ikut Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Airlangga Sebut Wacana Jokowi Pimpin Koalisi Besar Belum Pernah Dibicarakan

Airlangga Sebut Wacana Jokowi Pimpin Koalisi Besar Belum Pernah Dibicarakan

Nasional
KPK Panggil Wakil Ketua MPR Jadi Saksi Korupsi APD Covid-19

KPK Panggil Wakil Ketua MPR Jadi Saksi Korupsi APD Covid-19

Nasional
Bea Cukai Pangkalan Bun Gagalkan Penyelundupan 50 Bungkus Rokok Ilegal

Bea Cukai Pangkalan Bun Gagalkan Penyelundupan 50 Bungkus Rokok Ilegal

Nasional
90 Proyek Strategis Nasional Belum Selesai, Jokowi Tambah 14 Proyek Lagi

90 Proyek Strategis Nasional Belum Selesai, Jokowi Tambah 14 Proyek Lagi

Nasional
Pimpinan Baleg Usul Kegiatan DPR Terpusat di Jakarta, tapi Ditolak Pemerintah

Pimpinan Baleg Usul Kegiatan DPR Terpusat di Jakarta, tapi Ditolak Pemerintah

Nasional
KPK Periksa Eks Dirut Garuda Emirsyah Satar dan 9 Terpidana Korupsi Jadi Saksi Dugaan Pungli di Rutan

KPK Periksa Eks Dirut Garuda Emirsyah Satar dan 9 Terpidana Korupsi Jadi Saksi Dugaan Pungli di Rutan

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot dalam Sidang PBB, Airlangga: Itu Biasa ...

Netralitas Jokowi Disorot dalam Sidang PBB, Airlangga: Itu Biasa ...

Nasional
Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Nasional
Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Nasional
Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Nasional
RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com