Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei: Masyarakat Ragukan Jaksa Agung Pilihan Jokowi

Kompas.com - 22/12/2014, 02:33 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei yang dilakukan Cyrus Network menunjukkan bahwa masyarakat masih ragu dengan potensi Jaksa Agung HM Prasetyo. Responden yang meyakini Prasetyo bisa independen dalam menegakkan hukum jumlahnya 40 persen.

Sementara itu, 46 persen responden mengaku tidak tahu, dan 12,1 persen menilai Prasetyo tidak mampu menegakkan hukum secara independen.

"Ketika ditanya apakah Jaksa Agung saat ini akan mampu memperbaiki citra Kejaksaan dan menegakkan hukum dengan adil, sebanyak 46 persen mengatakan tidak tahu, 40 persen menyatakan mampu, dan 12,1 persen mengatakan tidak mampu," kata CEO Cyrus, Hasan Nasbi, di Jakarta, Minggu (21/12/2014).

Survei ini dilakukan selama 1 hingga 7 November 2014 terhadap 1.220 responden yang tersebar di 33 provinsi. Responden dalam survei ini adalah penduduk Indonesia yang berumur minimal 17 tahun dan sudah menikah. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan para responden. Adapun tingkat kepercaayaan dalam survei ini sebesar 95 persen dan batas kesalahan (margin of error) lebih kurang 3,1 persen.

Menurut Hasan, keraguan masyarakat atas kinerja Prasetyo bertambah setelah diberikan informasi mengenai latar belakang Prasetyo yang merupakan politikus Partai Nasdem. "Yang menyatakan mampu turun sedikit menjadi 38,3 persen, yang menyatakan tidak mampu 18,3 persen dan yang menjawab tidak tahu 43,5 persen," ujar Hasan.

Politikus Golkar Misbakhun yang hadir dalam acara pemaparan survei tersebut menilai ada tarik menarik kepentingan luar biasa yang melatarbelakangi Presiden Joko Widodo (Jokowi) memilih Prasetyo sebagai Jaksa Agung. Misbakhun mengingatkan pemberitaan yang menyebutkan bahwa Jokowi berkeinginan jika posisi Jaksa Agung ditempati orang non-partai.

"Tapi mendadak yang jadi Jaksa Agung justru dari parpol. Kita (DPR), dua bulan sebelumnya, atau empat bulan sebelumnya sudah sangat tahu Nasdem sangat inginkan punya Jaksa Agung. Ada tarik ulur kuat siapa Jaksa Agung," ucap Misbakhun.

Selain melihat gambaran mengenai sosok Jaksa Agung, survei Cyrus juga memperlihatkan penilaian masyarakat terhadap Kabinet Kerja Jokowi-Kalla. Secara umum, menurut Cyrus, masyarakat menilai Kabinet Kerja sebagai kabinet yang biasa saja. Resaponden yang menilai Kabinet Kerja bagusa dan kompeten kurang dari 50 persen. Sementara itu, 8,5 persen menganggap buruk Kabinet Kerja dan 40 persen responden cenderung netral.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com