Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 21/12/2014, 16:29 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dinilai sebagai presiden dan wakil presiden dengan dukungan politik terlemah dibandingkan presiden dan wakil presiden lainnya selama ini. Kendati demikian, dukungan publik terhadap Jokowi-Kalla dinilai masih cukup baik.

"Problemnya, dari sisi dukungan publik, Jokowi-JK ini masih cukup bagus tapi dari sisi dukungan politiknya adalah presiden dan wapres terlemah posisi politiknya karena dukungan di parlemen minoritas," kata CEO Cyrus Network Hasan Nasbi saat memaparkan hasil survei Cyrus mengenai penerimaan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi-Kalla di Jakarta, Minggu (21/12/2014).

Menurut Hasan, dukungan politik Jokowi-Kalla lemah karena partai pendukungnya menjadi minoritas di parlemen. Selain itu, baik presiden maupun wapres dinilainya tidak memiliki kontrol efektif terhadap satu pun partai politik. Jokowi dianggap tidak punya kontrol politik atas PDI-Perjuangan yang merupakan partai politiknya. Demikian juga dengan posisi Wapres Jusuf Kalla di Partai Golkar.

"Jokowi enggak punya kontrol politik loh di PDIP karena yang punya itu Ibu Mega. Begitu pun Pak JK. Dari sisi dukungan publik oke, tapi dari dukungan politik agak lemah," sambung Hasan.

Ia menilai lemahnya dukungan politik terhadap Jokowi-Kalla ini mengkhawatirkan. Pasalnya, tanpa dukungan politik yang kuat, Hasan memprediksi program kerja Jokowi-Kalla tidak bisa berjalan efektif. Sedikit saja konflik terjadi di internal koalisi pendukung Jokowi-Kalla, partai pendukung bisa saja langsung mencabut dukungannya.

"Ini yang akan jadi catatan penting apakah setahun ke depan presiden akan punya kontrol efektif terhadap partai? Ini akan berbahaya karena presiden enggak punya komando apa pun, begitu juga pak JK. Karena enggak punya komando terhadap satu pun partai, SBY saja yang punya kontrol masih bisa dimainin, apalagi yang enggak punya kontrol efektif," papar dia.

Di samping itu, lanjut Hasan, tak ada jaminan jika dukungan publik bisa terus menerus menjadi kekuatan Jokowi-Kalla. Ia menilai, dukungan publik terhadap pemerintahan Jokowi-Kalla bisa saja berkurang dari waktu ke waktu. Memang, dalam dua bulan masa pemerintahannya ini Jokowi-Kalla masih memiliki tabungan dukungan publik yang cukup besar.

"Tapi ini tidak bisa terus menerus bertahan. Ruang toleransi publik akan semakin kecil, ada kebijakan yang enggak populer sedikit saja, akan anjlok. Kalau sekarang ini ruang toleransinya masih cukup besar ya, masih dua bulan memerintah," ujar Hasan.

Pengamat psikologi politik Hamdi Muluk menilai Jokowi-Kalla harus lebih pintar menjaga keseimbangan antara dukungan parpol dengan dukungan publik. Kendati demikian, ia menilai Jokowi-Kalla tidak perlu khawatir dimakzulkan selama masih memiliki dukungan publik. Pemakzulan, kata dia, cenderung berawal dari kemarahan publik terhadap pemerintah.

"Jokowi paham ada gelombang kemarahan publik terhadap DPR, dan kepercayaan publik terhadap Jokowi-JK masih cukup tinggi. Ini kan masih bulan madu ya, publik paham betul belum saat yang tepat menilai kerja Jokowi-JK yang baru dua bulan ini," ucap Hamdi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Nasional
Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Nasional
TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Nasional
Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Nasional
Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Nasional
TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

Nasional
KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

Nasional
Bareskrim Gagalkan Peredaran 10.000 Butir Ekstasi, 1 Residivis Narkoba Ditangkap

Bareskrim Gagalkan Peredaran 10.000 Butir Ekstasi, 1 Residivis Narkoba Ditangkap

Nasional
Didakwa Kasus Kepemilikan Senpi Ilegal, Dito Mahendra: Ini Masalah yang Dibesar-Besarkan

Didakwa Kasus Kepemilikan Senpi Ilegal, Dito Mahendra: Ini Masalah yang Dibesar-Besarkan

Nasional
2 Menterinya Dipanggil Jokowi, PKB Bantah Diajak Ikut Dukung Prabowo-Gibran

2 Menterinya Dipanggil Jokowi, PKB Bantah Diajak Ikut Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Airlangga Sebut Wacana Jokowi Pimpin Koalisi Besar Belum Pernah Dibicarakan

Airlangga Sebut Wacana Jokowi Pimpin Koalisi Besar Belum Pernah Dibicarakan

Nasional
KPK Panggil Wakil Ketua MPR Jadi Saksi Korupsi APD Covid-19

KPK Panggil Wakil Ketua MPR Jadi Saksi Korupsi APD Covid-19

Nasional
Bea Cukai Pangkalan Bun Gagalkan Penyelundupan 50 Bungkus Rokok Ilegal

Bea Cukai Pangkalan Bun Gagalkan Penyelundupan 50 Bungkus Rokok Ilegal

Nasional
90 Proyek Strategis Nasional Belum Selesai, Jokowi Tambah 14 Proyek Lagi

90 Proyek Strategis Nasional Belum Selesai, Jokowi Tambah 14 Proyek Lagi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com