Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 21/12/2014, 16:29 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dinilai sebagai presiden dan wakil presiden dengan dukungan politik terlemah dibandingkan presiden dan wakil presiden lainnya selama ini. Kendati demikian, dukungan publik terhadap Jokowi-Kalla dinilai masih cukup baik.

"Problemnya, dari sisi dukungan publik, Jokowi-JK ini masih cukup bagus tapi dari sisi dukungan politiknya adalah presiden dan wapres terlemah posisi politiknya karena dukungan di parlemen minoritas," kata CEO Cyrus Network Hasan Nasbi saat memaparkan hasil survei Cyrus mengenai penerimaan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi-Kalla di Jakarta, Minggu (21/12/2014).

Menurut Hasan, dukungan politik Jokowi-Kalla lemah karena partai pendukungnya menjadi minoritas di parlemen. Selain itu, baik presiden maupun wapres dinilainya tidak memiliki kontrol efektif terhadap satu pun partai politik. Jokowi dianggap tidak punya kontrol politik atas PDI-Perjuangan yang merupakan partai politiknya. Demikian juga dengan posisi Wapres Jusuf Kalla di Partai Golkar.

"Jokowi enggak punya kontrol politik loh di PDIP karena yang punya itu Ibu Mega. Begitu pun Pak JK. Dari sisi dukungan publik oke, tapi dari dukungan politik agak lemah," sambung Hasan.

Ia menilai lemahnya dukungan politik terhadap Jokowi-Kalla ini mengkhawatirkan. Pasalnya, tanpa dukungan politik yang kuat, Hasan memprediksi program kerja Jokowi-Kalla tidak bisa berjalan efektif. Sedikit saja konflik terjadi di internal koalisi pendukung Jokowi-Kalla, partai pendukung bisa saja langsung mencabut dukungannya.

"Ini yang akan jadi catatan penting apakah setahun ke depan presiden akan punya kontrol efektif terhadap partai? Ini akan berbahaya karena presiden enggak punya komando apa pun, begitu juga pak JK. Karena enggak punya komando terhadap satu pun partai, SBY saja yang punya kontrol masih bisa dimainin, apalagi yang enggak punya kontrol efektif," papar dia.

Di samping itu, lanjut Hasan, tak ada jaminan jika dukungan publik bisa terus menerus menjadi kekuatan Jokowi-Kalla. Ia menilai, dukungan publik terhadap pemerintahan Jokowi-Kalla bisa saja berkurang dari waktu ke waktu. Memang, dalam dua bulan masa pemerintahannya ini Jokowi-Kalla masih memiliki tabungan dukungan publik yang cukup besar.

"Tapi ini tidak bisa terus menerus bertahan. Ruang toleransi publik akan semakin kecil, ada kebijakan yang enggak populer sedikit saja, akan anjlok. Kalau sekarang ini ruang toleransinya masih cukup besar ya, masih dua bulan memerintah," ujar Hasan.

Pengamat psikologi politik Hamdi Muluk menilai Jokowi-Kalla harus lebih pintar menjaga keseimbangan antara dukungan parpol dengan dukungan publik. Kendati demikian, ia menilai Jokowi-Kalla tidak perlu khawatir dimakzulkan selama masih memiliki dukungan publik. Pemakzulan, kata dia, cenderung berawal dari kemarahan publik terhadap pemerintah.

"Jokowi paham ada gelombang kemarahan publik terhadap DPR, dan kepercayaan publik terhadap Jokowi-JK masih cukup tinggi. Ini kan masih bulan madu ya, publik paham betul belum saat yang tepat menilai kerja Jokowi-JK yang baru dua bulan ini," ucap Hamdi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Nasional
Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Nasional
Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Nasional
Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Nasional
Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Dipilih lewat Pilkada, Pemenangnya Peraih Lebih dari 50 Persen Suara

Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Dipilih lewat Pilkada, Pemenangnya Peraih Lebih dari 50 Persen Suara

Nasional
900 Petugas Haji Ikut Bimtek, Beda Pola dengan Tahun Lalu

900 Petugas Haji Ikut Bimtek, Beda Pola dengan Tahun Lalu

Nasional
Proses Sengketa Pemilu Berlangsung Jelang Lebaran, Pegawai MK Disumpah Tak Boleh Terima Apa Pun

Proses Sengketa Pemilu Berlangsung Jelang Lebaran, Pegawai MK Disumpah Tak Boleh Terima Apa Pun

Nasional
Budi Arie Mengaku Belum Dengar Keinginan Jokowi Ingin Masuk Golkar

Budi Arie Mengaku Belum Dengar Keinginan Jokowi Ingin Masuk Golkar

Nasional
PKB Ingin Hasil Pemilu 2024 Diumumkan Malam Ini

PKB Ingin Hasil Pemilu 2024 Diumumkan Malam Ini

Nasional
Hasto Bilang Suara Ganjar-Mahfud Mestinya 33 Persen, Ketum Projo: Halusinasi

Hasto Bilang Suara Ganjar-Mahfud Mestinya 33 Persen, Ketum Projo: Halusinasi

Nasional
KPK Duga Pelaku Korupsi di PT PLN Rekayasa Anggaran dan Pemenang Lelang

KPK Duga Pelaku Korupsi di PT PLN Rekayasa Anggaran dan Pemenang Lelang

Nasional
Prabowo-Gibran Menang di Jawa Barat, Raih 16,8 Juta Suara

Prabowo-Gibran Menang di Jawa Barat, Raih 16,8 Juta Suara

Nasional
KPK Usut Perkara Baru di PLN Unit Sumatera Bagian Selatan Terkait PLTU Bukit Asam

KPK Usut Perkara Baru di PLN Unit Sumatera Bagian Selatan Terkait PLTU Bukit Asam

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Data Aman meski Sirekap Terhubung Server Luar Negeri

Menko Polhukam Pastikan Data Aman meski Sirekap Terhubung Server Luar Negeri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com