Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Tak Pantas Jadi Ketua Partai Demokrat Lagi, Ini Alasan Gede Pasek

Kompas.com - 21/12/2014, 16:13 WIB
Kontributor Denpasar, Sri Lestari

Penulis

DENPASAR, KOMPAS.com — Mantan Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Demokrat, Gede Pasek Suardika, menilai Susilo Bambang Yudhoyono telah gagal memimpin Partai Demokrat. Penilaian ini muncul karena beberapa hal, di antaranya perolehan kursi di DPR RI dan perolehan suara dalam pemilu lalu yang menurun.

“Hitungannya kan jelas, Kalau dari 108 kursi menjadi 61 kursi, berhasil atau tidak? 10 tahun kita punya presiden dan beberapa menteri serta anggota DPR RI tidak juga punya sekretariat, berhasil atau tidak? Kemudian di dalam mengelola partai, puluhan orang di-Plt (pelaksana tugas) tanpa sebab, berhasil atau tidak?” kata Gede Pasek Suardika saat diskusi dengan media, Denpasar, Minggu (21/12/2014).

Ada pula hal lain yang dikritisi oleh Pasek, yakni mengenai struktur partai, di mana SBY sekarang menjadi ketua umum, dan yang menjabat sekjen partai anaknya, Eddy Baskoro alias Ibas, dan Wakil Ketua Umum adalah iparnya. Lalu, yang memegang bendahara adalah sepupunya. Peta itu, menurut Pasek, menunjukkan ketidakberhasilan SBY dalam membangun partai yang sehat.

“Kalau saya agak kritis, ya jangan sewot. Karena itu adalah fakta. Silakan publik menilai,” tegas Pasek lagi.

Kompas.com lalu meminta penegasan apakah tanggapan kritis yang dipaparkannya ada keterkaitan dengan rencana Pasek yang akan maju menjadi calon ketua umum pada periode mendatang?

Senator DPD RI wilayah Bali ini lalu menjawab dengan diplomatis, “Saya ingin maju, berarti kita anggap beliau sudah tidak pantas berada di sana (jadi ketua umum) lagi."

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Nasional
CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah Sejak 1999

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah Sejak 1999

Nasional
PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com