Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Proses Pemulangan TKI Ilegal, BNP2TKI Kirim Tim ke Mesir

Kompas.com - 20/12/2014, 23:53 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com
- Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) mulai merespon instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memulangkan Tenaga Kerja Indonesia nonprosedural atau ilegal di sejumlah negara.

Negara pertama yang menjadi perhatian adalah Mesir. Kepala BNP2TKI Nusron Wahid mengutus Deputi Perlindungan BNP2TKI, Lisna Pulungan, ke Mesir untuk pemulangan TKI nonprosedural di sana.

Lisna hadir dalam acara peringatan hari migran international yang diselenggarakan oleh Garda TKI Mesir di kawasan Hayyul Asyir, pusat pemukiman WNI di Kairo, Mesir, Sabtu (19/12/2014).

"Selanjutnya pembahasan agenda inti upaya perlindungan TKI Mesir yang dilaksanakan oleh KBRI Mesir yang bertempat di Aula Konsuler KBRI Kairo Mesir," kata Lisna dalam rilis pers yang diterima Kompas.com.

Pertemuan itu dihadiri oleh perwakilan BNP2TKI, Kepala Protkons KBRI, serta perwakilan TKI dan aktivis TKI. 

Dalam pertemuan tersebut dibahas proses keberangkatan TKI secara non prosedural yang dilakukan oleh PJTKI dan oknum perseorangan. Lisna juga menyempatkan diri mendengarkan keluh kesah para TKI yang didominasi perempuan.

Dewan Pembina Garda TKI Mesir, Edi Yusuf Chaniago, menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran pemerintah dalam upaya perlindungan WNI khususnya TKI di Mesir.

Sementara Direktur Pelayanan Pengaduan BNP2TKI Muhammad Syafri berjanji akan menidaklanjuti laporan pihak KBRI Mesir dalam hal menghentikan dan menindak para pelaku Human Trafficking dengan melibatkan pihak Polri.

Adapun pihak KBRI dalam kesempatan tersebut memberikan informasi tentang prosedur kepulangan ke tanah air bagi TKI yang tidak memiliki dokumen dan menghimbau kepada seluruh TKI di Mesir agar segera mengisi formulir lapor diri.

"Sehingga keberadaan TKI di Mesir dapat diketahui jumlahnya secara pasti serta menegaskan bahwa Mesir adalah bukan negara penempatan TKI," kata Nugroho Yuwono Aribhimo sebagai Kepala Protkons KBRI di Mesir.

Sementara itu, Koordinator Luar Negeri Garda TKI di Mesir Muhammad Ghazali Sirajang menyatakan akan bekerja sama dan mendukung penuh instruksi Presiden Jokowi dan selanjutnya akan berkoordinasi dengan pihak KBRI di negara masing-masing dalam hal pendataan jumlah TKI non prosedural sehingga target pemulangan secara bertahap bisa terealisasi.

Sebelumnya, Kepala BNP2TKI Nusron Wahid menyatakan, ada sekitar 1,8 juta BMI ilegal yang tersebar di berbagai negara. Mereka tidak memiliki dokumen kontrak, paspor, bahkan visa kerja. 

Sesuai arahan Presiden Jokowi dalam sidang kabinet diputuskan bahwa semua buruh non prosedural akan difasilitasi oleh negara untuk dipulangkan dan selanjutnya mereka akan dibina dan dibukakan akses modal untuk membuka usaha. Adapun bagi TKI nonprosedural yang masih ingin bekerja di negara tersebut, akan dilakukan pemutihan jika memungkinkan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Nasional
Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Nasional
Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Nasional
Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Nasional
Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Nasional
Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah 'Clear', Diserahkan pada Ketua Umum

Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah "Clear", Diserahkan pada Ketua Umum

Nasional
Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Nasional
Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal 'Drop' di Yordania

Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal "Drop" di Yordania

Nasional
RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

Nasional
Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Nasional
Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Nasional
Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Nasional
Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Nasional
Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Nasional
Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com