Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 20/12/2014, 15:08 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com —Pengamat pasar uang, Farial Anwar, mengaku tak bisa memprediksi sampai kapan nilai tukar rupiah akan melemah. Menurut Farial, terlalu banyak ketidakpastian akan kondisi pasar uang saat ini. Ironisnya, mata uang rupiah terlalu bergantung pada situasi global.
 
"Sampai kapan rupiah ini melemah? Kalau saya, harus tanya kepada rumput yang bergoyang karena ketidakpastiannya sangat tinggi dan panjang. Sebenarnya, ironis karena nilai tukar kita sangat bergantung pada apa yang terjadi di luar," ujar Farial dalam diskusi yang dilakukan Smart FM di Jakarta, Sabtu (20/12/2014).
 
Pernyataan Farial ini terkait dengan rencana Bank Sentral AS, The Fed, menaikkan suku bunganya. Apabila suku bunga The Fed naik, Amerika Serikat akan menjadi pasar yang menggiurkan bagi para investor. Permintaan terhadap dollar pun akan semakin meningkat.
 
Farial mengaku waktu dan besaran kenaikan suku bunga The Fed akan sangat berpengaruh pada nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. Apabila suku bunga naik, rupiah diprediksi kembali anjlok.
 
Maka dari itu, Farial mendesak perlunya revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa. Menurut dia, penanaman modal asing di Indonesia bersifat "hot money", lalu lintas keluar masuknya sangat tinggi. Di sisi lain, eksportir Tanah Air yang meraup keuntungan dari tingginya dollar justru tak memberikan manfaat bagi dalam negeri.
 
"Mereka (eksportir) lebih memilih memarkirkan uangnya di luar negeri sehingga tak membawa manfaat apa pun untuk di sini," ujar Farial. 
 
Oleh karena itu, Farial berharap agar kedua masalah itu bisa dicarikan jalan keluarnya dengan melakukan revisi UU Lalu Lintas Devisa. "Undang-undang yang lama harus direvisi. Kalau kita pertahankan, akan jadi penyakit kronis," kata dia.
 
 
 
 
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com