Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fahri Minta Agung Laksono Tidak Paksa Golkar Keluar dari KMP

Kompas.com - 19/12/2014, 17:35 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Koordinator Pelaksana Koalisi Merah Putih (KMP) Fahri Hamzah menyayangkan syarat yang diajukan Agung Laksono untuk mewujudkan islah di internal Partai Golkar. Fahri meminta Agung tidak terus memaksa Golkar keluar dari KMP.

Fahri menjelaskan, konflik yang terjadi di internal Golkar tidak dapat ditarik keluar dan dikaitkan dengan KMP. Pasalnya, Golkar telah menjadi elemen penting dalam KMP untuk meng semua kinerja pemerintahan yang berkuasa.

"KMP bukan keputusan Munas Golkar, KMP keputusan bersama. Urusan internal Golkar enggak bisa masuk lebih luas, enggak usah ke mana-mana," kata Fahri, di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (19/12/2014).

Fahri menganggap Agung melakukan kesalahan jika ingin membawa Golkar keluar dari KMP dan membawanya masuk ke dalam barisan partai pendukung pemerintahan. Pasalnya, keberadaan Golkar di KMP sudah sangat tepat untuk mengawasi dan mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah.

"Di luar pemerintahan juga bagus. Harusnya Pak Agung mulai move on juga. Di luar pemerintahan juga enak, lebih clear," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Agung Laksono, yang didapuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar versi Musyawarah Nasional (Munas) Jakarta, mengatakan masih ada celah untuk islah dengan pengurus Partai Golkar dari kubu Aburizal Bakrie.

Menurut Agung, hal yang utama dalam perundingan adalah persamaan visi-misi. Menurut Agung, islah di tubuh Golkar hanya dapat terwujud jika kubu Aburizal memenuhi semua syarat yang diajukan sesuai hasil Munas IX Jakarta. Di antaranya adalah menjadi partai pendukung pemerintah dan keluar dari KMP.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sekjen Gerindra Ungkap Syarat Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Sekjen Gerindra Ungkap Syarat Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pelaku Penyelundupan Sabu Malaysia-Aceh Sudah Beraksi Lebih dari Satu Kali

Pelaku Penyelundupan Sabu Malaysia-Aceh Sudah Beraksi Lebih dari Satu Kali

Nasional
Menkominfo Ungkap Perputaran Uang Judi 'Online' di Indonesia Capai Rp 327 Triliun

Menkominfo Ungkap Perputaran Uang Judi "Online" di Indonesia Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Bareskrim Usut Dugaan Kekerasan oleh Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal

Bareskrim Usut Dugaan Kekerasan oleh Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal

Nasional
Pengacara Korban Kaji Opsi Laporkan Ketua KPU ke Polisi Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Pengacara Korban Kaji Opsi Laporkan Ketua KPU ke Polisi Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Nasional
Sindir Kubu Prabowo, Pakar: Amicus Curiae Bukan Kuat-Kuatan Massa

Sindir Kubu Prabowo, Pakar: Amicus Curiae Bukan Kuat-Kuatan Massa

Nasional
OJK Sudah Perintahkan Bank Blokir 5.000 Rekening Terkait Judi 'Online'

OJK Sudah Perintahkan Bank Blokir 5.000 Rekening Terkait Judi "Online"

Nasional
Bareskrim Ungkap Peran 7 Tersangka Penyelundupan Narkoba di Kabin Pesawat

Bareskrim Ungkap Peran 7 Tersangka Penyelundupan Narkoba di Kabin Pesawat

Nasional
Pengacara Minta DKPP Pecat Ketua KPU Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Pengacara Minta DKPP Pecat Ketua KPU Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Nasional
Canda Hasto Merespons Rencana Pertemuan Jokowi-Megawati: Tunggu Kereta Cepat lewat Teuku Umar

Canda Hasto Merespons Rencana Pertemuan Jokowi-Megawati: Tunggu Kereta Cepat lewat Teuku Umar

Nasional
Pemerintah Bakal Bentuk Satgas Pemberantasan Judi 'Online' Pekan Depan

Pemerintah Bakal Bentuk Satgas Pemberantasan Judi "Online" Pekan Depan

Nasional
Ketua KPU Diadukan Lagi ke DKPP, Diduga Goda Anggota PPLN

Ketua KPU Diadukan Lagi ke DKPP, Diduga Goda Anggota PPLN

Nasional
KPK Duga Anggota DPR Ihsan Yunus Terlibat Pengadaan APD Covid-19

KPK Duga Anggota DPR Ihsan Yunus Terlibat Pengadaan APD Covid-19

Nasional
Projo Sebut Kemungkinan Prabowo Jadi Jembatan untuk Pertemuan Jokowi-Megawati

Projo Sebut Kemungkinan Prabowo Jadi Jembatan untuk Pertemuan Jokowi-Megawati

Nasional
Pakar Sebut Hakim MK Mesti Pertimbangkan Amicus Curiae Meski Bukan Alat Bukti

Pakar Sebut Hakim MK Mesti Pertimbangkan Amicus Curiae Meski Bukan Alat Bukti

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com