Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

JK Bersedia Pimpin Kembali PMI untuk Cegah Intervensi Politik

Kompas.com - 19/12/2014, 13:41 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku diminta kembali memimpin Palang Merah Indonesia (PMI) untuk menghindari PMI disusupi kepentingan politik. JK mengaku sebenarnya tidak berniat kembali menjadi ketua umum PMI periode 2014-2019.

“Sebenarnya saya tidak mau lagi, cuma teman-teman ini minta saya untuk menghindari politik PMI karena politik mau masuk dan mem-bail-out PMI, supaya PMI benar-benar netral,” kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Jumat (19/12/2014).

JK khawatir PMI masuk dalam pusaran politik karena kekuatan PMI terletak pada kenetralan dan independensinya. Dalam bursa pemilihan ketua umum PMI, mantan Ketua Umum Partai Golkar itu mengungguli Siti Hediyati atau Titiek Soeharto yang juga politisi Partai Golkar. (baca: Kalahkan Titiek Soeharto, JK Kembali Jadi Ketua PMI 2014-2019)

JK mengaku berat menerima jabatan Ketua Umum PMI karena saat ini tengah menjalankan tugas yang lebih besar sebagai Wakil Presiden. Namun, akhirnya Kalla tetap menerima dilantik sebagai Ketua Umum demi menjaga kebesaran dan profesionalisme PMI. (baca: Dengan Berat Hati, Jusuf Kalla Terima Kembali Jabatan Ketua Umum PMI)

Pemilihan Ketua Umum PMI 2014-2019 dilakukan dalam musyawarah nasional PMI yang berlangsung pada Rabu (17/12/2014) malam. Pemilihan ketua PMI diikuti 418 peserta Munas dari perwakilan PMI seluruh Indonesia, JK memperoleh 247 suara, sementara Titiek 170 suara.

Setelah terpilih, JK akan membentuk tim formatur untuk menentukan kepengurusan PMI periode 2014 - 2019. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pendiri Mustika Ratu Mooryati Soedibyo Meninggal Dunia di Usia 96 Tahun

Pendiri Mustika Ratu Mooryati Soedibyo Meninggal Dunia di Usia 96 Tahun

Nasional
Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada, KPU Siap Sempurnakan Sesuai Saran MK

Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada, KPU Siap Sempurnakan Sesuai Saran MK

Nasional
Bongkar Pemerasan SYL, Jaksa KPK Bakal Hadirkan Sespri Sekjen Kementan di Pengadilan

Bongkar Pemerasan SYL, Jaksa KPK Bakal Hadirkan Sespri Sekjen Kementan di Pengadilan

Nasional
MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

Nasional
Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Nasional
Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Nasional
Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Nasional
Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com