Demokrat Minta Pemerintahan Jokowi Atasi Masalah, Bukan Malah Menyalahkan SBY

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Demokrat Sartono Hutomo tidak sependapat jika pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono periode 2004-2014 dianggap sebagai penyebab melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat.

"Kita harap pemerintahan Jokowi mampu menciptakan kekompakan dan kebijakan tepat dalam mengatasi masalah, bukan malah menyalahkan," kata Sartono, di Jakarta, Jumat (19/12/2014).

Ia menuturkan, SBY selalu terbuka pada pemerintahan Jokowi untuk berdiskusi dan memberikan saran terkait permasalahan yang ada. Sartono berharap tak ada lagi upaya pemerintahan Jokowi untuk melemparkan masalah dengan cara menyalahkan pemerintahan sebelumnya.

Saat SBY memimpin pemerintahan, kata Sartono, tak pernah ada upaya mengalihkan permasalahan dengan cara menyalahkan pemerintahan sebelumnya. SBY, katanya, selalu berkoordinasi dengan menteri di kabinetnya dan kepala lembaga lainnya untuk mencari solusi terbaik dari masalah yang ada.

"Saya rasa apa yang dilakukan Pak SBY patut dicontoh. Meski dituding sebagai penyebab melemahnya rupiah, tapi Pak SBY tetap tidak pedulikan. SBY tetap bersedia memberikan masukan kepada pemerintahan Jokowi," ujarnya.

SBY sebelumnya mengaku mengikuti perkembangan situasi di Tanah Air, termasuk soal gejolak ekonomi akibat jatuhnya nilai rupiah belakangan ini. Ia mengaku juga mengamati komentar publik, termasuk jajaran pemerintah terkait masalah ini.

Dalam pengamatannya, SBY merasa dijadikan "kambing hitam" atas situasi ekonomi saat ini, terutama oleh pembantu Presiden Joko Widodo. (Baca: SBY Merasa Dijadikan "Kambing Hitam" atas Terpuruknya Rupiah)

Terkait tudingan tersebut, SBY meminta kepada orang-orang yang bekerja dalam 10 tahun pemerintahannya untuk bersabar. Ia meminta mereka tidak ikut melontarkan tudingan. (baca: Politisi Nasdem: Pemerintahan SBY Tak Cerdas, Pemerintahan Jokowi yang Menanggung)