Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi Nasdem: Pemerintahan SBY Tak Cerdas, Pemerintahan Jokowi yang Menanggung

Kompas.com - 19/12/2014, 09:14 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com — Banyak pihak yang menentang kebijakan Presiden Joko Widodo yang menaikkan harga BBM bersubsidi ketika harga minyak dunia justru sedang turun. Anggota Fraksi Partai Nasdem, Irma Suryani Chaniago, menilai, hal itu semata bukan salah pemerintahan saat ini.

Menurut dia, kebijakan itu diambil akibat pemerintah sebelumnya tidak cerdas dalam mengelola anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

"Pemerintah sebelumnya itu tidak cerdas. Subsidi BBM dulu itu tidak pernah dialihkan ke sektor-sektor riil sehingga membuat utang menumpuk. Akibatnya, pemerintah sekarang yang menanggungnya. Pemerintah dulu hidup dengan pembiayaan utang, tidak ada swasembada, misalnya pada pangan ataupun lainnya. Tidak ada sama sekali itu," kata Irma seusai diskusi dengan tema "Pengaruh Kenaikan BBM dan Kenaikan Upah Minimum Pekerja untuk Kesejahteraan Rakyat", di Auditorium DPP Nasdem, Jakarta, Kamis (18/12/2014), seperti dikutip Tribunnews.com.

Anggota Komisi IX itu mengatakan, pemerintahan Jokowi-JK belum bisa dinilai lantaran baru bekerja dua bulan lebih.

"Ini kan baru satu bulan, belum bisa bekerja maksimal. Dengan APBN 2014, subsidi tinggi, sektor yang lain dilupakan. Lihat saja tak ada subsidi bibit, tidak ada subsidi pangan, ini kan pekerjaan rumah yang besar bagi Jokowi-JK yang harus diselesaikan," katanya.

Ia menambahkan, paradigma yang sekarang terjadi berbeda. Pemerintah Jokowi-JK tengah mengupayakan swasembada pangan, tidak ingin berutang banyak, dan ingin melunasi utang serta bunganya. (Baca: Jokowi: Tiga Tahun Belum Swasembada, Saya Ganti Menteri Pertanian)

"Langkah menteri saling berkoordinasi itu sudah tepat. Harus saling support. Saya lihat pemerintah hari ini berani demi menyelamatkan negara. Meningkatkan infrastruktur, semuanya untuk kepentingan rakyat," katanya. (Baca: Jusuf Kalla Targetkan Swasembada Padi, Gula, Jagung, dan Kedelai dalam Satu Tahun)

Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono sebelumnya mengaku mengikuti perkembangan situasi di Tanah Air, termasuk soal gejolak ekonomi akibat jatuhnya nilai rupiah belakangan ini. Ia mengaku juga mengamati komentar publik, termasuk jajaran pemerintah terkait masalah ini.

Dalam pengamatannya, SBY merasa dijadikan "kambing hitam" atas situasi ekonomi saat ini, terutama oleh pembantu Presiden Joko Widodo.

Terkait tudingan tersebut, SBY meminta kepada orang-orang yang bekerja dalam 10 tahun pemerintahannya untuk bersabar. Ia meminta mereka tidak ikut melontarkan tudingan. (Baca: SBY Merasa Dijadikan "Kambing Hitam" atas Terpuruknya Rupiah)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com