Ketua KPU: Kemungkinan Pelaksanaan Pilkada Serentak Diundur ke 2016

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik mengatakan, saat ini KPU masih melakukan diskusi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait jadwal pelaksanaan pilkada serentak. Husni membuka kemungkinan jadwal pelaksanaan Pilkada serentak dilakukan pada tahun 2016.

"Sekarang masih didiskusikan, kalau tidak mungkin semua selesai di 2015, apakah tidak lebih baik pilkada serentak dilakukan di 2016," ujar Husni, usai menghadiri acara seminar "Outlook 2015: Refleksi dan Proyeksi, di Gedung Auditorium Wicaksana, Jalan Administrasi II, Pejompongan, Jakarta Pusat, Kamis (18/12/2014).

Husni mengatakan, sampai saat ini KPU dan Kemendagri masih mendiskusikan dua model jadwal pelaksanaan pilkada pada 2015, yakni pada 18 November 2015 atau 16 Desember 2015. Kedua jadwal ini, kata Husni memiliki konsekuensi apabila nantinya terjadi pilkada dua putaran.

"Nah ini, konsekuensinya akan diselenggarakan melampaui tahun 2015 artinya tahun 2016," kata Husni. (Baca: Kemendagri Buka Kemungkinan Penundaan Pilkada Serentak di 2015)

Husni juga mengatakan, jika putaran kedua dilakukan pada 2016, maka akan berpengaruh pula pada proses pelantikan kepala daerah yang akan digelar pada 2016. "Ini masih menjadi bahan diskusi Kemendagri. Apakah kemudian dengan pelaksanaan putaran kedua di tahun 2016 akan memudahkan, atau menyulitkan dalam hal penyeragaman atau membuat serentak tidak hanya pelaksanakan tetapi juga pelantikannya," papar Husni.

Namun, Husni menyerahkan keputusan terkait pengunduran pilkada secara serentak ini kepada Kemendagri. Menurutnya, yang memiliki wewenang untuk memfasilitasi pilkada adalah pemerintah. Sementara KPU hanya bertugas unutk menyelenggarakan pilkada tersebut.

"KPU kapanpun, anytime bisa menyelenggarakan itu. Tapi tidak hanya sekedar menyelenggarakan. Proses berikutnya tanggung jawab pemerintah," ucap Husni.