Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Daftar 16 Orang yang Maju Jadi Calon Hakim MK

Kompas.com - 17/12/2014, 18:19 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com- Tim seleksi Mahkamah Konstitusi mengumumkan hingga hari pendaftaran berakhir Rabu (17/16/2014), total ada 18 orang yang mendaftar dan didaftarkan sebagai calon hakim konstitusi. Namun, dua orang di antaranya mengundurkan diri dan tak bersedia dicalonkan.
  Ketua Timsel MK Saldi Isra mengungkapkan 14 orang mengajukan diri melalui email atau melalui dokumen tertulis. Namun, satu orang di antaranya yakni Syarifudin Hasyim, dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, mengundurkan diri.  

Selain itu, empat orang lain didaftarkan namun satu orang menyatakan tak bersedia yakni Susi Dwi Harijanti, dosen hukum tata negara Universitas Padjajaran yang menyatakan tak bersedia.

Di antara nama-nama yang masuk sebagai calon hakim konstitusi, terdapat Komisioner Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh yang mengajukan pendaftaran sendiri. Selain itu, ada pula Ketua MK Hamdan Zoelva yang diajukan oleh SETARA Institute, Pelapor Khusus PBB untuk HAM, Direktur Eksekutif Imparsial, Presidium Constitutional Democracy Forum, dan Deputi Direktur HRWG.
 Berikut daftar 16 nama yang akan disaring lebih lanjut oleh tim seleksi untuk mengikuti tes wawancara tahap I:

1. Lazarus Tri Setyawanta Rabala, dosen FH Universitas Diponegoro (mendaftar)

2. Fontian Munzil, hakim ad hoc tingkat banding Tipikor Jawa Barat dan dosen Universitas Islam Nusantara Bandung (mendaftar)
3. Sugianto, dosen IAIN Syekh Nurjati Cirebon (mendaftar)

4. Dhanang Widjiawan, Manajer Regulasi PT Pos Indonesia kantor pusat Bandung dan dosen Poltek Pos Bandung (mendaftar)

5. Krisnadi Nasution, dosen Fakultas Hukum 17 Agustus Surabaya (mendaftar) 

6. I Dewa Gede Palguna, dosen hukum tata negara Universitas Udayana (direkomendasikan Pusat Kajian Konstitusi dan Demokrasi Universitas Diponegoro, dosen Fakultas Hukum Untag Semarang, Keluarga Besar Debat Hukum dan Konstitusi Mahasiswa Indonesia)

7. Mu'thiah, PNS Pemkot Banjarmasin (mendaftar) 

8. Imam Anshori Saleh, komisioner Komisi Yudisial (mendaftar)

9. Hotman Sitorus, PNS Kementerian Hukum dan HAM (mendaftar)

10. Yuliandri, guru besar Fakultas Hukum Universitas Andalas (mendaftar)

11. Hamdan Zoelva (direkomendasikan oleh Setara Institute, Direktur Eksekutif imparsial, HRWG, dan Presidium Constitutional Democracy Forum).

12. Aidul Fitriaciada Azhari, dosen Universitas Muhammadiyah Surakarta (mendaftar)

13. Franz Astani, notaris (mendaftar)

14. Erwin Owan Hermansyah, dosen Fakultas Hukum Bhayangkara Jakarta Raya (mendaftar)

15. Muhammad Muslih, dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari, Jambi (mendaftar)

16. Indra Perwira, dosen Fakultas Universitas Padjajaran (direkomendasikan oleh Bagian Hukum Tata Negara FH Universitas Padjajaran).
 
Tim seleksi akan mengumumkan pendaftar yang lolos selesi administrasi pada Kamis (18/12/2014) di Komisi Pemberantasan Korupsi. Selanjutnya, tim seleksi akan melanjutkan proses dengan tahap wawancara pada 22-23 Desember.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com