Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rupiah Melemah, Rencana Beli 10 Pesawat Tempur Bisa Berubah Jadi 9

Kompas.com - 17/12/2014, 16:45 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan, melemahnya nilai rupiah terhadap dollar Amerika Serikat juga berimbas pada ketahanan nasional, apalagi soal penganggaran.

"Pasti ada dampaknya terhadap alutsista, tetapi ya itu urusan tim ekonomi dan Menteri Keuangan Presiden Jokowi," kata Ryamizard saat berbincang dengan wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (17/12/2014)

Meski begitu, kata mantan Kepala Staf TNI AD tersebut, kementeriannya dan TNI tetap akan menerima berapa pun anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat, walau akan ada pengurangan jumlah pembelian.

"Cuma, kalau mau beli sepuluh pesawat, ya jadinya sembilan," ujarnya.

Berdasarkan referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), Selasa (16/12/2014) pagi, kurs rupiah berada di level 12.900 per dollar AS. Sementara itu, kurs tengah Bank Indonesia (BI) berada di level 12.900 per dollar AS yang menjadi level terendah sejak Mei 2013. Menurut data Bloomberg, anjloknya rupiah tak separah yang dialami oleh mata uang Rusia, rubel, yang sejauh ini telah melemah hingga 9,3 persen.

Sementara itu, mata uang lira, Turki, telah melorot sebesar 3,3 persen kemarin dan rand Afrika Selatan telah turun 1,4 persen. Bloomberg mencatat dana asing yang keluar dari pasar emerging market mencapai 2 miliar dollar AS. Khusus dari pasar Indonesia, dana asing yang telah keluar dari pasar surat utang pemerintah mencapai Rp 10,2 triliun dan sebesar 243 juta dollar AS dari pasar saham. (Edwin Firdaus)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com