Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Kebijakan Publik Tepat, Tak Akan Ada Penyimpangan

Kompas.com - 16/12/2014, 22:50 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan keberhasilan pelaksanaan program dan pembangunan ditentukan oleh penerapan kebijakan publik yang tepat. Dengan demikian, pemerintah tidak hanya tergantung dari sumber daya alam yang dimiliki.

"Provinsi dan negara yang maju tidak tergantung pada sumber daya alam yang kita punyai. Saya sampaikan bahwa yang bisa maju negara mana pun adalah hanya satu, kebijakan publik yang benar dan tepat," kata Presiden saat menghadiri Rapat Kerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Gedung BPK, Jakarta, Selasa malam (16/12/2014).

Jokowi mengatakan bila kebijakan publik yang diambil pemerintah benar dan tepat maka tidak akan ada penyimpangan dan hasil pembangunan juga akan optimal.

"Tahun depan kita akan membangun manajemen sistem terpadu yang tersambung ke BPK, sehingga mengeceknya mudah. Dengan cara seperti itu memudahkan mengontrol (pelaksanaan program), memberikan 'lampu kuning' dan 'lampu merah' sebelum sesuatu keluar dari relnya," kata Jokowi.

Presiden Jokowi juga menekankan bahwa ke depan, laporan BPK harus ditindaklanjuti semua pihak secara tuntas. Selama ini, Jokowi menilai masih ada daerah yang tidak serius dalam menindaklanjuti laporan BPK.

"Padahal bila tidak diselesaikan akan menjadi masalah. betapa pentingnya dalam sebuah program dan proyek melakukan manajemen kontrol. Pelaksanaan, organisasi, pemeriksaan baik, Insya Allah semua proyek dan program akan menjadi baik," kata Jokowi. (Baca: Presiden Jokowi Minta Temuan BPK Segera Ditindaklanjuti)

PERTAMA KALI

Ketua BPK Harry Azhar Azis dalam sambutannya mengatakan kehadiran Presiden dalam rapat kerja kali ini merupakan kehadiran pertama kalinya. "Ini diharapkan menjadi tata kerja dan hubungan kerja antara lembaga negara yang baru," kata Harry.

BPK, kata Harry mengatakan akan memberikan dukungan program pemerintah terkait sejumlah hal termasuk efisiensi anggaran dan juga pengawasan penggunaan anggaran.

Rapat kerja BPK merupakan bagian dari agenda tahunan BPK untuk menyamakan persepsi dan mengoptimalkan rencana kegiatan pemeriksaan dan kesetjenan serta penunjang. Kegiatan tersebut juga dibicarakan mengenai evaluasi kegiatan tahun 2014, pengesahan rencana kerja pemeriksaan/rencana kerja sekretariat jenderal dan penunjang tahun 2015 dan penandatanganan pernyataan komitmen pencapaian kinerja tahun 2015.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Sumber Antara
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com