Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sistem Peringatan Dini di Banjarnegara Belum Terpasang karena Tak Ada Anggaran

Kompas.com - 15/12/2014, 20:44 WIB
Abba Gabrillin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Alat berupa sistem peringatan dini longsor Landslide Early Warning System (LEWS) belum terpasang di Dusun Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Kepala Pusat Data dan Informasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho berasalan, alat tersebut belum dipasang karena masih terkendala anggaran.

"Memang banyak wilayah yang perlu dipasang alat tersebut, anggarannya yang belum ada," ujar Sutopo, di Jakarta, Senin (15/12/2014).

Menurut Sutopo, di Banjarnegara terdapat 20 kecamatan yang perlu dipasang alat peringatan dini bencana longsor. Dengan kebutuhan yang besar, kata Sutopo, dibutuhkan pula anggaran yang besar. Kebutuhan yang tidak sedikit tersebut, membuat anggaran yang diperlukan juga semakin besar. Akan tetapi, hingga saat ini belum ada anggaran khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat mau pun daerah.

Meski tidak dapat menyebutkan berapa anggaran yang dibutuhkan, Sutopo mengatakan, alat peringatan dini tersebut akan menyampaikan tanda bahaya bagi masyarakat yang berada di daerah rawan longsor.

Kesadaran masyarakat

Penghambat lainnya, menurut Sutopo, pemahaman yang kurang dari masyarakat untuk turut menjaga kelangsungan fungsi alat peringatan diri. Sutopo mengungkapkan, beberapa alat yang sudah dipasang di beberapa kecamatan di Banjarnegara, kondisinya rusak karena tidak terawat. Bahkan, ada tiang LEWS yang sudah roboh dan ada pula yang digunakan sebagai tempat menjemur pakaian. Bahkan, warga menggunakan tiang LEWS sebagai tempat mengikat hewan ternak.

"Warga beralasan, alat tersebut cuma bikin deg-degan. Setiap ada bunyi sirine, warga jadi panik, ternyata tidak terjadi apa-apa. Akhirnya semua jadi enggak percaya," kata Sutopo.

Sutopo mengatakan, meski sudah diberikan sosialisasi, warga tetap saja tidak peduli akan kegunaan alat tersebut. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com