Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Susi Minta TNI Kerahkan Tujuh Kapal Perang di Laut Arafura

Kompas.com - 15/12/2014, 10:08 WIB


KOTA BARU, KOMPAS.com — Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menegaskan bahwa pihaknya bersama TNI Angkatan Laut menerjunkan tujuh kapal perang di Laut Arafura untuk memburu dan memberantas praktik pencurian ikan oleh kapal-kapal asing.

"Jika sebelumnya jumlah kapal asing banyak di perairan Natuna, setelah diburu dan ditangkap, keberadaan mereka terus berkurang. Namun, yang masih bandel, mereka yang beroperasi di perairan Arafura," ujar Susi di sela dialog dengan para nelayan budidaya kepiting soka dan nelayan tangkap di Desa Sigam, Kabupaten Kota Baru, Minggu (15/12/2014), seperti dikutip Antara.

Menurut dia, kapal-kapal asing yang beroperasi itu memiliki kapasitas besar di atas 200 GT. Karena itu, pihaknya meminta kepada Panglima TNI AL Jenderal TNI Moeldoko untuk menerjunkan tujuh kapal besar ke perairan tersebut.

"Alhamdulillah, kabar bagus yang saya terima dari Bapak Panglima laut, tadi pagi, telah menangkap kapal asing asal Thailand di perairan Makassar," ungkap Susi. (Baca: 138 ABK dan Nakhoda 8 Kapal Pencuri Ikan Diamankan)

Ia menjelaskan, puluhan tahun terakhir, aksi pencurian ikan oleh kapal-kapal asing begitu merajalela. Nilai pencuriannya mencapai triliunan rupiah. Untuk itu, perlu keberanian dan sikap tegas untuk membasmi mereka dengan melibatkan segenap komponen bangsa, khususnya TNI/Polri.

Upaya yang dilakukan kini membuahkan hasil, yakni berkurangnya kapal-kapal asing yang mengeruk kekayaan ikan di laut Indonesia, meski belum sepenuhnya bersih. Setidaknya dari 1.200 buah, kini berkurang, dan tinggal 138 kapal asing.

Keberhasilan ini bukan milik kementerian atau TNI semata, melainkan merupakan kemenangan rakyat Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar luasan laut dua pertiga dari wilayah Indonesia, berikut kekayaan di dalamnya, dapat sepenuhnya dinikmati oleh rakyatnya.

"Ini kemenangan masyarakat, yakni para nelayan tangkap Indonesia. Semoga laut kita yang merupakan dua pertiga dari wilayah negara ini sepenuhnya menjadi milik kita, rakyat Indonesia, dinikmati rakyat dan untuk kesejahteraan rakyat," ujar Susi.

Susi mengingatkan, jangan sampai harga diri bangsa Indonesia diinjak-injak oleh bangsa asing, bahkan mengeruk kekayaan Indonesia.

"Sebenarnya, dari intervensi melalui laut itu, banyak kejahatan yang mereka bawa, antara lain trafficking, narkoba. Semua kedoknya kapal ikan," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber Antara
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com