Kontras Kritik "Gerak Cepat" Jokowi

Koordinator Kontras Haris Azhar mencontohkan mengenai penenggelaman kapal ilegal di perairan Indonesia yang dilakukan oleh pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Kontras menilai, langkah tersebut terlalu terburu-buru dan tidak sesuai mekanisme yang ada.

"HAM akan tergerus oleh konsep gerak cepat dan nasionalisme ini. Contohnya Kementerian (Kelautan dan Perikanan) Ibu Susi (Pudjiastuti) menerapkan pembakaran dan penenggelaman kapal yang masuk wilayah tanpa izin," kata Haris dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (14/12/2014).

Akibat menggunakan konsep gerak cepat dan nasionalisme, kata Haris, pemerintah mengabaikan mekanisme yang harusnya dilakukan. Padahal, menurut dia, seharusnya ada proses peradilan yang dilakukan sebelum kapal ditenggelamkan.

"Apalagi yang ditenggelamkan itu ternyata cuma perahu kecil, bukan kapal-kapal besar," tambah Haris.

Untuk diketahui, penenggelaman kapal ini mengacu kepada Pasal 69 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Aturan dalam ayat (1) berisi, "Kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia."

Adapun ayat (4) berbunyi, "Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana ayat (1) penyidik dan atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup."

Baca juga: JK Mengaku Sempat Ragu Saat Jokowi Pilih Susi Jadi Menteri