Larang PNS Rapat di Hotel, Menteri Pariwisata Tunggu Kejelasan dari Menpan

"Kita masih tunggu dari MenPan/RB karena sebelumnya kita sudah koordinasi," kata Arief Yahya di Jakarta, Sabtu (13/11/2014).

Arief mengaku telah bertemu dengan Yuddy pada 5 Desember 2015, salah satunya untuk membahas persoalan itu. Pada kesempatan itu, Arief Yahya menyampaikan aspirasi industri perhotelan, keberatan-keberatan tentang pelarangan PNS rapat di hotel.

"Saya sudah sampaikan masukan dan pandangan industri dan aspirasi dari pelaku industri hotel," katanya.

Arief juga sempat meminta agar kebijakan pelarangan tersebut, implementasi dan waktu penerapannya dipertimbangkan kembali.

Sementara, Yuddy sendiri sebelumnya telah menyatakan akan mempertimbangkan dan mengkaji masukan dari Arief tersebut dengan merumuskan jalan terbaik.

Pada prinsipnya, Yuddy mengatakan, aparatur negara dan kegiatan programnya harus tetap berlangsung dan jangan merugikan pihak lain termasuk pengembangan industri pendukungnya.

"Intinya ada 'win-win solution'," katanya.

Meski berniat mempertimbangkan, Yuddy menegaskan untuk sementara ini kebijakan yang sama masih tetap berlaku bahwa aturan rapat PNS tidak boleh dilaksanakan di hotel selama masih ada fasilitas pemerintah lain yang bisa digunakan.

Tapi jika pun harus diselenggarakan di hotel harus ada argumentasi dan alasan yang pasti.

"Jangan sampai merugikan pihak manapun, Inspektorat tetap mengawasi tapi pandai-pandailah untuk menerjemahkan aturan ini. Kemenpar jadi bagian untuk 'gas' dan saya 'rem'-nya. Tapi masih dalam satu kendaraan yang sama," katanya.