Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gerindra Janji Pertahankan Keterbukaannya pada Publik

Kompas.com - 12/12/2014, 20:12 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo menyambut baik penilaian Komisi Informasi Pusat (KIP) yang menyatakan Gerindra sebagai partai politik paling terbuka kepada publik. Ia mengatakan, keterbukaan pada publik merupakan komitmen inti sejak Partai Gerindra didirikan.

“Bagi Gerindra, keterbukaan publik adalah komitmen sejak awal didirikannya,” Kata Hashim, dalam pernyataan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (12/12/2014) malam.

Ia melanjutkan, tanpa adanya penghargaan, Gerindra tetap akan menjaga komitmennya untuk terbuka kepada publik. Terlebih dengan adanya penghargaan dari KIP, hal tersebut menjadi pelecut tambahan untuk tetap terbuka guna merawat kepercayaan publik.

Menurut Hashim, komitmen keterbukaan Gerindra merupakan cermin dari pentingnya menjalankan agenda politik secara jujur. Ia berharap partai-partai lain dapat mengikuti dan berlomba-lomba menjadi partai yang bersih serta transparan.

"Cita-cita menjadikan Indonesia negara yang bermartabat membutuhkan keterbukaan. Usaha menuju ke arah itu sedikit demi sedikit harus dimulai dari diri sendiri,” ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, Partai Gerindra dinilai sebagai partai politik yang paling terbuka kepada publik menurut hasil pemeringkatan keterbukaan informasi publik yang dilakukan KIP. Pada Jumat (12/12/2014), perwakilan Gerindra menerima penghargaan yang diberikan melalui Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Wapres, Jakarta.

Ketua KIP Abdulhamid Dipopramono mengatakan, penilaian ini hanya dilakukan terhadap badan publik yang mengisi dan mengembalikan kuesioner yang diberikan KIP. Dari 12 partai politik, menurut Abdulhamid, hanya empat parpol yang mengembalikan kuesioner kepada KIP.

Dari empat partai itu, Partai Gerindra ada di peringkat pertama dengan skor 57, kemudian di bawahnya ada PKS dengan skor 31, PKB dengan skor 22, dan PAN dengan skor 16. Kuesioner ini merupakan penilaian mandiri (self assesment questioner) yang kemudian akan dinilai tim KIP melalui pemeriksaan dan pembuktian terhadap data serta informasi yang ada di website masing-masing badan publik.

Selanjutnya, tim KIP akan turun lapangan mengunjungi langsung badan–badan publik yang hasil kuesionernya dianggap cukup untuk masuk dalam peringkat 10 terbaik. Dalam proses ini, tim KIP melakukan wawancara, pembuktian langsung dokumen atau informasi dalam berbagai format berdasarkan keterangan yang diisi dalam kuesioner.

Selain partai politik, KIP melakukan penilaian terhadap kementerian, badan/lembaga pemerintahan, pemerintah provinsi, BUMN, dan perguruan tinggi negeri. Kategori tiga besar kementerian yang dinilai paling terbuka adalah Kementerian Keuangan, disusul Kementerian Perindustrian, kemudian Kementerian Perhubungan.

Sementara itu, kategori badan publik tiga besar berturut-turut adalah Arsip Nasional, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, serta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. Kategori pemerintahan provinsi diraih Pemprov Nusa Tenggara Barat di peringkat pertama, disusul Pemrov Aceh serta Pemprov Kaltim.

Kategori BUMN dimenangkan PT Bio Farma disusul PT PLN, dan PT Taspen. Selanjutnya, tiga besar kategori universitas berturut-turut adalah Universitas Indonesia, Universitas Brawijaya, dan Institut Pertanian Bogor. Penilaian ini dilakukan tim KIP sejak 27 Oktober 2014 hingga 4 Desember 2014.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com